ALSA LC UNDIP

IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA

Oleh: Putri Salma Amanda

 

Ketika berbicara mengenai hukum tentu saja tidak bisa terlepas dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Indonesia merupakan​​ negara​​ hukum yang menganut demokrasi Pancasila, dengan begitu dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi Indonesia adalah berada di tangan rakyat. Namun dalam implementasinya​​ negara​​ tidak bisa sepenuhnya memberikan kebebasan tanpa batasan. Karena hak seseorang akan terbatas dengan hak yang dimiliki orang lain. Dengan begitu​​ negara​​ dalam memenuhi hak dan kewajibannya pun harus seimbang serta adil sehingga dapat menyejahterahkan masyarakat sesuai dengan Pancasila sila ke-5.​​ 

Hal yang selalu​​ menjadi sorotan nasional​​ adalah perihal pemenuhan hak warga​​ negara​​ oleh pemerintah. Salah satunya adalah hak tenaga kerja di Indonesia karena tenaga kerja erat kaitanya dengan upah yang nantinya digunakan untuk kebutuhan hidup setiap orang sehingga ketenagakerjaan merupakan aspek yang esensial bagi Negara untuk dapat menyejahterahkan rakyat. Oleh karena itu,​​ pemerintah dituntut untuk bisa memenuhi hak pekerja demi kesejahteraan pekerjanya.​​ 

Dari banyaknya hak pekerja, terdapat salah satu hak yang masih jarang terdengar di telinga masyarakat, yaitu​​ perihal hak pekerja​​ perempuan. Berangkat dari segala aspek kehidupan maka perempuan merupakan manusia yang diciptakan untuk tidak bisa dipisahkan dari banyak hal termasuk dalam perspektif hukum sekalipun.​​ Hal ini didasari oleh semakin berkembangnya jaman dimana​​ perempuan​​ dipandang setara dengan laki-laki.​​ 

Namun​​ jika dilihat secara​​ kodrati,​​ ada beberapa hal yang memang hal tersebut hanya ada di diri seorang​​ perempuan​​ dan itu bisa dilihat secara​​ terminologi, yaitu Perempuan memiliki arti:​​ 

  • (n) orang (amnesia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita.​​ 

  • (n) istri; Bibi: --nya sedang hamil.

  • (n) Bettina (khusus untuk hewan)1

Berdasarkan arti perempuan secara terminologi di atas, dapat dikatakan bahwa perempuan dalam hal mendasar sekalipun memiliki hal-hal yang istimewa yang perlu dilindungi dan dihormati.​​ Oleh karena hal yang istimewa yang melekat pada perempuan itulah yang membuat adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan terkait hal yang memang perlu dilindungi dari perempuan tersebut.​​ Contohnya dapat dilihat dari​​ segi biologis seorang perempuan, yakni perempuan memiliki fase-fase di mana dirinya rentan yang disebabkan oleh reproduksinya secara alamiah, misalnya perempuan memiliki kodrat untuk mengandung selama 9 bulan, dan tidak berhenti sampai mengandung saja tetapi setelah itu perempuan masih harus menjalani masa​​ recovery​​ bersamaan dengan memberikan ASI untuk anaknya. Kondisi seperti itu lah yang menjadikan adanya hak cuti untuk perempuan yang diberikan di akhir masa mengandungnya sampai kondisi tertentu. Tentu saja hak cuti tersebut tidak dimiliki oleh pekerja laki-laki dan hal seperti itu lah yang membuat perempuan memiliki hak yang istimewa.

Selain itu,​​ dalam konsep gender melekat sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial, misalnya perempuan dianggap lemah, lembut, cantik, keibuan, pasif, dan emosional (Salviana dan Sulistyowati, 2010: 6).​​ Oleh karena sifat-sifat yang melekat tersebut, menyebabkan​​ perempuan​​ dalam keadaan penuh risiko dimana rentan terkena bahaya.​​ Contoh yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari adalah terkait​​ cat calling​​ dimana perempuan mendapat godaan berupa verbal yang biasanya dilakukan oleh lawan jenis.​​ Tindakan tersebut sudah masuk dalam pelecehan terhadap​​ perempuan​​ karena ketika perempuan mendapat perlakuan seperti itu akan timbul rasa tidak nyaman bahkan takut. Terbukti bahwa hal sekecil apapun bisa menyerang perempuan dari berbagai segi baik fisik maupun​​ psikis.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan di atas maka perempuan sudah seharusnya memiliki hak yang berbeda dalam hal sebagai pekerja. Sudah pula dipaparkan salah satu contohnya yaitu saat perempuan sedang mengandung. Namun, selain itu terdapat hak yang perlu disoroti yang mana hak tersebut masih jarang terdengar, yaitu terkait pemberian hak cuti kepada perempuan yang sedang datang bulan.​​ Hak tersebut sudah diatur dalam​​ undang-undang, yakni pada Pasal 81 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

  • Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada waktu haid.​​ 

  • Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja​​ bersama.​​ 

Jadi yang perlu​​ digarisbawahi​​ adalah​​ Indonesia​​ telah​​ mengakui dan menghormati perempuan yang sedang berjuang dalam haid pada hari pertama dan kedua. Untuk bisa melihat urgensi peraturan terkait​​ perempuan​​ haid sebenarnya perlu pandangan dari berbagai perspektif karena pada dasarnya dari cara​​ perempuan​​ melihat dan merasakan haid pun berbeda-beda setiap orang.

Menstruasi atau haid merupakan pendarahan akibat dari luruhnya dinding sebelah dalam rahim. Pendarahan ini terjadi secara periodik, jarak waktu antarmenstruasi dikenal dengan satu siklus​​ menstruasi. Dalam siklus menstruasi itu terdapat perbedaan antara antara individu yang satu dengan yang lain, yakni dalam siklus tersebut sering terjadi gejala-gejala menyakitkan bagi sebagian perempuan, seperti:

  • Sindrom Pramenstruasi​​ dalam keadaan ini terjadi perubahan fisik dan emosi yang dapat muncul sebelum​​ menstruasi. Mungkin yang biasanya dialami oleh perempuan adalah dengan munculnya jerawat dan perubahan emosi yang menjadi tidak stabil.

  • Menstruasi​​ saat menstruasi,​​ sakit atau kram perut dapat terjadi. Sakit atau kram perut tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, atau​​ untuk sebagian perempuan rasa sakit tersebut dapat berakibat fatal, misalnya menjadi tiba-tiba pingsan​​ karena rasa sakit yang berlebihan.

Selain itu, kelainan yang mungkin dialami​​ oleh beberapa perempuan​​ adalah apabila darah yang keluar terlalu berlebihan sehingga menyebabkan penderita kekurangan darah dan berujung pada anemia.

Meskipun demikian, tidak semua perempuan merasakan sakit pada saat haid.​​ Nyeri haid bisa jadi merupakan hal yang wajar dan biasa untuk sebagian orang, tetapi perlu diingat bahwa jika ada sebagian lagi yang tidak merasa demikian, melainkan nyeri haid merupakan hal yang mengerikan sampai bisa mempersulit gerak. Ketika gerak merupakan kesukaran maka apalagi dalam melakukan pekerjaan.​​ 

Menurut American Congress of Obstetricians dan Gynecologists, lebih dari setengah dari perempuan yang menstruasi mengalami rasa sakit selama satu sampai dua hari setiap bulan. Rasa sakit ini disebut dismenore. American Academy of Family Physicians menyatakan 20 persen perempuan mengalami dismenore yang cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari.2​​ Dismenore​​ lebih berisiko bagi perempuan yang​​ berusia di bawah 30 tahun, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga, seorang perokok, masa puber mulai sejak usia 11 atau ke bawah (pubertas dini), mengalami perdarahan berat atau yang tidak normal selama menstruasi, mengalami pendarahan menstruasi yang tidak teratur. Dapat terlihat pada faktor pertama dan kedua bahwa yang lebih muda lah yang berisiko di mana di usia muda seseorang sedang merintis dan berjuang dalam karirnya. Dalam keadaan demikian maka seseorang seakan-akan menjadi​​ workaholic​​ dan membutuhkan kondisi fisik yang baik untuk dapat bekerja secara maksimal.

Maka dari itu, berbagai Negara membuat aturan cuti haid tiap bulan bagi perempuan termasuk juga di Indonesia yang sudah menerapkannya sejak tahun​​ 2003. Namun yang​​ sangat disayangkan adalah masih banyak perempuan yang tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengambil cuti​​ dan​​ bahkan beberapa perusahaan menolak ajuan cuti tersebut yang padahal sudah jelas diatur dalam​​ undang-undang.​​ Contoh kasus ini terjadi di PT Alpen Industry​​ yang diduga mempersulit​​ pengajuan cuti haid yang mana korban hanya dikasih obat, tidak diperbolehkan mengambil cuti dan pada akhirnya korban tersebut mengeluarkan darah berlebih dan didiagnosis​​ penyakit endometriosis.3​​ Hal inilah yang perlu dikaji tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan hak pekerja perempuan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam kenyataan bahwa​​ Pasal 81 UU Ketenagakerjaan​​ kurang dipahami oleh masyarakat Indonesia bahkan hanya sedikit masyarakat yang tahu bahwa Indonesia telah menjamin hak pekerja perempuan sedemikian rupa.​​ Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peraturan tersebut kurang terdengar oleh publik, salah satunya adalah​​ beberapa perusahaan tidak mensosialisasikan kebijakan ini dengan baik. Atau bahkan ada yang tidak memberikannya. Vani, salah satu karyawan di perusahaan pengembang menyatakan dirinya tak pernah mengambil cuti haid. Bukan karena ia tak menderita dismenore, tetapi karena memang kantor tempat ia bekerja tak membolehkannya.

Ketika tidak ada yang mewadahi sebuah hak maka peraturan hanya sebuah wacana belaka yang entah sampai kapan tidak​​ bisa diimplementasikan secara maksimal. Lalu apabila sebuah perusahaan atau instansi pemerintah tidak menerapkan sistem cuti tersebut, apakah​​ akan dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum? Pada dasarnya untuk mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan hukum tidak bisa memandangnya dari satu perspektif saja.​​ Perlu adanya pemahaman​​ ayat per ayat kemudian kata per kata.​​ 

Pasal 81 sendiri memiliki dua pasal dimana untuk memahami bahkan mengkaji pasal tersebut tidak boleh berhenti pada ayat (1) saja karena dalam ayat​​ (2) dijelaskan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja​​ bersama.”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa memang Negara menjamin hak perempuan yang sedang haid untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua setiap bulan, tetapi tetap saja harus melihat perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang berlaku di tempat seseorang bekerja. Meskipun terkesan harus sesuai dengan perjanjian kerja tetapi pada dasarnya perusahaan tidak boleh tidak mengizinkan karyawannya untuk mengambil cuti haid sesuai dengan ketentuan undang-undang.​​ Apabila berbuat demikian,​​ maka​​ dapat dikatakan bahwa​​ ​​ perusahaan​​ tersebut​​ telah melanggar ketentuan undang-undang.​​ 

Mungkin saja dalam perjanjian kerja tidak diatur peraturan bahwa pekerja perempuan akan diliburkan pada hari pertama dan hari kedua haid, tetapi sesuai dengan prosedural undang-undang dimana pekerja​​ perempuan​​ dapat mengajukan cuti kepada manajemen perusahaan dan sudah sepatutnya perusahaan mengamininya meskipun dengan adanya konsekuensi seperti tidak mendapatkan premi hadir.​​ 

Perempuan​​ yang merasakan​​ nyeri haid​​ dan merasa tidak mampu menjalani aktivitas seperti biasa​​ namun​​ tidak mengambil cuti haid adalah karena beberapa faktor ​​​​ berikut:

  • Pekerja tidak mengetahui adanya regulasi pengajuan cuti haid yang telah diatur dalam undang-undang.

  • Kurang adanya sosialisasi yang baik antara pihak perusahaan dengan pekerja.

  • Pekerja merasa khawatir akan upah yang mungkin akan berkurang apabila mengajukan cuti (karena pada dasarnya peraturan cuti tersebut disesuaikan lagi dengan aturan perusahaan).

Pekerja tidak mengetahui adanya regulasi pengajuan cuti haid yang telah diatur dalam undang-undang

Meskipun hukum di Indonesia menerapkan​​ asas fiksi hukum4, tetapi realitanya masih banyak yang belum mengetahui sepenuhnya tentang undang-undang yang berlaku. Apabila pekerja berasal dari ranah hukum maka mereka mengetahui tentang berbagai peraturan. Tetapi banyak pula pekerja yang berasal dari luar ranah hukum, seperti sarjana ekonomi, sarjana teknik, dan lain sebagainya. Mereka​​ mungkin akan​​ merasa asing dengan​​ berbagai peraturan menurut Undang-undang, apalagi terkait Undang-undang yang memang jarang di terdengar di telinga publik.​​ 

Salah satunya adalah Pasal 81 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Inti dari pasal tersebut bisa dinilai sebagai sesuatu yang kurang penting tetapi untuk sebagian orang justru membutuhkan adanya pemberian hak tersebut.​​ 

Oleh karena itu, pemerintah bisa lebih mempublikasikan fungsi dari regulasi terkait cuti haid bagi pekerja wanita agar yang membutuhkan bisa memperoleh wadahnya untuk bisa beristirahat satu sampai dua hari setiap bulan saat sedang haid.​​ 

Banyak cara yang bisa ditempuh dan dengan melihat aspek teknologi sekarang ini yang mana hampir semua orang bergantung pada internet maka untuk menyosialisasikan regulasi tersebut bisa menggunakan media internet, seperti melalui twitter, Instagram, facebook, dan sebagainya.

Kurangnya​​ transparasi​​ ​​ antara pihak perusahaan dengan pekerja

Seperti yang sudah banyak dipaparkan di paragraf-paragraf sebelumnya bahwa untuk urgensi terkait cuti haid bisa memiliki perspektif yang berbeda-beda setiap orang. Dan karena regulasi tersebut juga kurang familiar di telinga masyarakat maka besar kemungkinan bahwa kebanyakan orang menganggap bahwa cuti haid adalah bukan suatu hal yang penting.

Termasuk anggapan dari beberapa perusahaan yang menganggap bahwa urgensi cuti haid tidak perlu dilakukan. Dengan anggapan seperti itu maka dapat menimbulkan​​ seperti​​ tidak adanya​​ transparansi​​ dari pihak perusahaan kepada pekerjanya yang padahal mungkin saja suatu perusahaan sebenarnya telah mengatur aturan demikian.​​ 

Dengan begitu yang perlu diperbaiki adalah setiap perusahaan tidak boleh menyamaratakan perspektif pekerja hanya dari satu sisi saja. Selain itu juga lebih bisa memahami bahwa ketika sudah dibuat regulasi maka hal yang di atur tersebut merupakan sesuatu yang penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi hanya karena menganggap haid merupakan suatu hal yang wajar dan apabila sakit juga merupakan alamiah yang kurang bisa untuk dimaklumi.​​ 

Lebih bisa melihat ke beberapa sisi pekerja akan lebih baik untuk suatu perusahaan agar bisa turut menyejahterahkan tenaga kerjanya. Termasuk juga dari hal yang paling sampai hal yang paling penting.

Pekerja merasa khawatir akan upah yang mungkin akan berkurang apabila mengajukan cuti (karena pada dasarnya peraturan cuti tersebut disesuaikan lagi dengan aturan perusahaan)

Terkait persoalan upah memang masing-masing perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Apalagi upah yang berkaitan dengan adanya cuti haid yang bahkan hak tersebut masih banyak diabaikan oleh banyak perusahaan.​​ 

Pada dasarnya perusahaan tidak berhak untuk memotong upah atau memotong bonus pekerja perempuan yang sedang mengambil cuti haid. Hal ini karena sudah jelas diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa apabila seorang pekerja perempuan merasakan sakit tak tertahankan pada masa haidnya dan memberitahukan kepada perusahaan maka is tidak wajib untuk bekerja pada hari pertama dan hari kedua. Dan tak jarang juga perusahaan mewajibkan pekerja yang ingin cuti haid harus melampirkan Surat keterangan dari dokter.

Padahal pada dasarnya pengaminan dari suatu perusahaan terkait cuti haid adalah sebuah keharusan yang mutlak karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, untuk persoalan upah pun sebenarnya tidak boleh dipermasalahkan apakah akan dipotong atau tidak karena dasar aturannya juga mengatur demikian. Jadi tidak ada alasan suatu perusahaan bisa memotong upah dari pekerja wanita yang mengajukan cuti haid.

Dengan adanya transparasi dari suatu perusahaan terkait tidak ada pemotongan upah untuk cuti haid maka akan menimbulkan inisiatif yang cukup banyak dari pekerja perempuan untuk menggunakan haknya. Dengan begitu maka Pasal 81 dalam Undang-undang ketenagakerjaan dapat berlaku efektif di Indonesia.

 

Kesimpulan​​ 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dituliskan di atas maka dapat dikatakan bahwa​​ regulasi terkait cuti haid yang diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 masih sering diabaikan oleh publik, baik pekerja maupun perusahaan. Haid bisa​​ saja merupakan hal yang​​ sepele tetapi tidak selalu demikian karena masih banyak orang yang membutuhkan hak tersebut. Lagipula ketika​​ suatu hal​​ sudah diatur​​ dalam undang-undang​​ maka hal yang diatur tersebut merupakan suatu hal yang dan sudah seharusnya diterapkan.​​ 

Implementasi regulasi tersebut bisa dinilai kurang efektif di Indonesia. Hal ini karena kurangnya publikasi dari berbagai pihak dan kurangnya pemberlakuan aturan tersebut di berbagai bidang pekerjaan.​​ 

Oleh karena itu, agar aturan terkait cuti haid tidak menjadi aturan belaka tanpa adanya penganut maka setiap perusahaan bahkan instansi pemerintah bisa mulai menerapkan dan menyosialisasikan terkait cuti haid tersebut secara​​ gamblang​​ sehingga antusias yang baik dari pekerja perempuan pun akan menyambut. Mereka yang merasa butuh bisa menggunakan haknya tanpa merasa khawatir akan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan.​​ 

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Khakim, Abdul. (2007).​​ Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi revisi). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nasution, Vander Johan. (2004).​​ Hukum Ketenagakerjaan (Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja). Bandung: Mandar Maju.​​ 

Safaria, Anne Friday., Shanda, Dadi., Riawanti, Selly. (2003).​​ Hubungan Perburuhan di Sektor Informal (Permasalahan dan Prospek). Bandung: Yayasan Akatiga.

JURNAL

Sulaiman., Adli, Muhammad., Mansur, Teuku Muttaqin. (2019). Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.​​ Law Reform, Vol. 15, (No. 1), p. 12-24.

AKBAL, M. (2016). ANALISIS PEMBERIAN CUTI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PT. JAPFA COMFEED KOTA MAKASSAR. Jurnal Tomalebbi2(1), 55-64.

Susiana, S. (2019). Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. Jurnal Aspirasi8(2), 207-221.

Uli, S. (2005). Pekerja wanita di perusahaan dalam perspektif hukum dan jender.

Sunarno, S. (2008). Mogok Kerja Sebagai Upaya Mewujudkan Hak Buruh. Jurnal Wacana Hukum7(1).

Rachma, G. A., & Shalman Al-Farizy, S. H. (2017). Pelaksanaan Jam Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Terkait Dengan Upah Dan Kesejahteraan Di Bule-Bule Garment Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Yati, A. (2017). PELAKSANAAN HAK CUTI HAID DAN CUTI HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 (Studi pada PT. Indokom Samudra Persada) (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).

Nurendah, R. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Atas Cuti Haid (Studi di Pabrik Rokok PT. Maica Nusantara Kabupaten Tuban). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

 

 

1

​​ Kamus Besar Bahasa Indonesia​​ Edisi Kelima.

2

​​ Wan Ulfa Nur Zuhra, “Perempuan, Gunakan Hak Cuti Haid-mu!”,​​ https://tirto.id/perempuan-gunakan-hak-cuti-haid-mu-cfSA​​ (diakses pada​​ 6 Mei 2020, Pukul​​ 09.00​​ WIB)

3

​​ Sedar, “Rangkuman Kasus Aice”,​​ https://fsedar.org/kasus/rangkuman-kasus-aice/​​ (diakses pada 16 Mei 2020, Pukul 14.22 WIB)

4

​​ Asas Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang mengetahui hukum yang telah diundang-undangkan tanpa terkecuali.