ALSA LC UNDIP

Memaknai Ketentuan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Oleh : Achmad Fauzi​​ 

I.​​ PENDAHULUAN

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Manusia merupakan makhluk​​ sosial, artinya manusia dalam hidup di tengah masyarakat tidak dapat terlepas dengan pengaruh manusia lainnya. Interaksi sesama manusia dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan intensitasnya kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga; yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dalam kondisi tertentu manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya​​ (primer), sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkadang mereka memilih untuk menjaminkan barang yang bernilainya tersebut kepada lembaga pembiayaan. Salah satu produk dari lembaga pembiayaan yaitu penjaminan suatu barang secara fidusia.

 Prakteknya, penjaminan melalui jaminan fidusia masih​​ sering terjadi permasalahan, adapun permasalahan yang​​ sering​​ terjadi yaitu pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya​​ (wanprestasi)​​ untuk membayar​​ agunan, sehingga penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang​​ dibebani​​ dengan jaminan tersebut. Penerima fidusia dapat melakukan eksekusi, karena​​ pada dasarnya​​ sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial, yang sama dengan ketentuan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dalam​​ Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia​​ telah memberikan kewenangannya kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi dalam hal ini menjual objek jaminan fidusia atas dasar kekuasaannya sendiri, sehingga sangat dimungkinkan untuk terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penerima fidusia.​​ Salah satu peristiwa penarikan secara paksa juga dialami oleh pemohon,​​ Suri Agung (Pemohon II) sebelumnya menyampaikan bahwa dalam kasus konkret pihaknya telah mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 oleh ASF pada 10 November 2017.​​ Diketahui​​ PT ASF (Astra Sedaya Finance) merupakan anak perusahaan dari PT ACC (Astra Credits Companies).​​ PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan Suri Agung dengan dalil wanprestasi. Atas perlakuan tersebut debitur​​ (pemohon)​​ mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF. Kemudian pemohon mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke Pengadilan​​ Negeri​​ Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel​​ Pengadilan mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan​​ PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan pemohon dengan disaksikan pihak kepolisian.1

 Latar belakang diajukannya pengujian​​ Judicial Review​​ terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang​​ Nomor​​ 42 tahun 1999​​ tentang Jaminan Fidusia, yang telah diputus​​ dengan​​ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah​​ disebutkan​​ oleh pemohon dalam permohonannya yaitu adanya hak konstitusional dari​​ pemohon​​ yang​​ dilanggar. Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal a quo sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat​​ ​​ serta kehormatan​​ para​​ Pemohon.​​ 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,​​ putusan ini sering diartikan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus melalui pengadilan. Seperti salah satu media portal berita​​ Online​​ yaitu cnnindonesia.com, yang memuat berita berkenaan dengan​​ Putusan​​ Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan judul “Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”.​​ Berita ini dimuat pada Senin, 13/01/2020 12:23 WIB.2​​ Secara tidak langsung berita tersebut dapat ditafsirkan oleh masyarakat, lembaga pembiayaan dalam hal untuk melaksanakan penarikan harus melalui mekanisme pengadilan terlebih dahulu.​​ 

II.​​ Fakta Hukum

  • Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor3

  • Jaminan Fidusia terdiri atas​​ dua pihak, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia

  • Mekanisme jaminan fidusia merupakan penjaminan terhadap hak miliknya sehingga objek jaminan fidusia tetap berada pada pemberi jaminan fidusia.​​ 

  • Jaminan fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia yang dituangkan​​ ke dalam perjanjian pembiayaan​​ 

  • Pengaturan jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

  • Eksekusi dalam hukum perdata merupakan suatu upaya paksa untuk merealisasikan hak dari kreditur (pihak yang menang) bilamana debitur (pihak yang kalah) tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela​​ 

  • Eksekusi dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement )

III. Permasalahan

  • Bagaimana ketentuan pengaturan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang​​ Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?​​ 

  • Bagaimana ketentuan pengaturan Pasal 15 ayat (3)​​ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999​​ ​​ tentang​​ Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

IV. Dasar Hukum​​ 

  • Kitab Undang-undang Hukum Perdata

  • HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

  • Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999​​ tentang Jaminan Fidusia​​ 

  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

V. Analisis​​ 

  • Ketentuan​​ Pengaturan​​ Pasal 15 ayat (2)​​ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia​​ ​​ pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang Jaminan Fidusia, terdapat perubahan ketentuan terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999​​ tentang​​ Jaminan Fidusia, yang mana sebelumnya ketentuan pasal ini berbunyi :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.4

Ketentuan pasal tersebut diartikan bahwa sertifikat jaminan fidusia​​ memiliki kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh karenanya dapat dilakukan eksekusi langsung oleh penerima fidusia, yang mana ketentuan ini di jelaskan dalam ketentuan ayat selanjutnya, kemudian ​​ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengabulkan​​ sebagian​​ permohonan pemohon​​ dalam​​ Judicial Review, sehingga ketentuan pasal 15 ayat (2) berdasarkan amar putusannya ketentuan pasal tersebut menjadi sesuai dengan apa yang disebut dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :​​ 

sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Menurut,​​ Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno sempat terjadi kesalahan persepsi dari publik dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi objek fidusia. Eksekusi objek tetap dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selama terdapat perjanjian di awal mengenai klausul wanprestasi dan cidera janji. "Artinya, jika perusahaan pembiayaan memberikan kredit motor, dan debitur sudah janji akan bersedia dieksekusi kalau ada wanprestasi. Maksud MK itu memperjelas bahwa kalau ada cidera janji berarti dapat dieksekusi.5

Pada dasarnya suatu perjanjian pembiayaan merupakan suatu kontrak yang baku, oleh karenanya di dalam perjanjian tersebut sudah secara jelas disebutkan mengenai hak dan​​ kewajiban dari masing-masing para pihak, kemudian juga diaturnya mengenai ketentuan cidera janji (wanprestasi) yang mana klausul ini dimaksudkan untuk menjamin masing-masing hak dari para pihak.​​ Pada​​ perjanjian pembiayaan, dalam konteks ini merupakan jaminan fidusia, ketentuan mengenai wanprestasi selalu diikuti dengan klausul yang mengatur mengenai penyerahan kembali.​​ Mengingat bentuk dari jaminan fidusia ini merupakan penjaminan terhadap hak miliknya saja kepada penerima fidusia, tetapi objek jaminan fidusia tersebut tetap berada pada pemberi fidusia.​​ Dalam hukum perdata perjanjian yang dibuat secara sah, menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi mereka yang terikat dalam perjanjian. Sehingga segala sesuatunya didasarkan pada perjanjian tersebut selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini merupakan penegasan terhadap kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan dalam amar putusan tersebut, maka dapat diartikan bahwa pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999​​ tentang​​ Jaminan Fidusia, dalam hal tidak diaturnya mengenai ketentuan cidera janji dan tidak adanya kesepakatan adanya penyerahan secara sukarela (diartikan adanya keberatan dari pihak pemberi fidusia)​​ meskipun telah disepakati sebelumnya di dalam perjanjian pembiayaan ​​ akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan​​ hak kembali kepada pemberi fidusia untuk dapat memberikan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela atau tidak, dalam hal pemberi fidusia tidak mau ​​ menyerahkan secara sukarela, maka dalam hal ini pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini, harus dilakukan eksekusi layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini yaitu melalui pengadilan.​​ Ketentuan amar putusan ini sejalan dengan pendapat​​ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb,​​ sebagai ahli yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan keterangan dalam Putusan tersebut, bahwa ​​ Apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia dengan sukarela objek fidusia kepada​​ Penerima Fidusia karena alasan-alasan tertentu, maka agar Penerima Fidusia​​ (Kreditur) dapat menegakkan haknya dengan tidak melakukan “perbuatan​​ main hakim sendiri” (eigenrichting), Penerima Fidusia (Kreditur) wajib​​ menempuh jalan yang ditentukan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, yaitu​​ mengajukan permohonan eksekusi Sertifikat Fidusia kepada Ketua​​ Pengadilan​​ Negeri.6Sehingga pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 196​​ dan 197​​ ​​ HIR.​​ Adapun bunyi dari pasal​​ 196 HIR​​ tersebut​​ :

“Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk dengan sukarela mekaksanakan isi ​​ dari surat putusam itu, maka yang menang mengajukan permohonan dengan lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara supaya putusannya dilaksanakan. Ketua pengadilan negeri ini memanggil pihak yang kalah supaya menghadap pada dirinya, yang ia tentukan, paling lama 8 (delapan) hari melaksanakan putusan itu”.7

 Diajukannya permohonan​​ tersebut, sehingga hakim dapat memanggil pihak yang kalah dan menegurnya, supaya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut dapat melaksanakan putusannya. Meskipun dalam pasal tersebut disebutkan mengenai ketentuan pelaksanaan secara sukarela hanya sebatas 8 (delapan) hari, tetapi pada prakteknya disesuaikan pada kebijaksanaan dari hakim.8​​ Adapun ketentuan terhadap Pasal 197 HIR, berkenaan dengan Hal Tahap Kedua Dalam Eksekusi.

Kemudian​​ sebaliknya, dalam hal telah adanya kesepakatan berkenaan dengan cidera janji​​ artinya pemberi fidusia telah menyetujui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang dinyatakan oleh penerima fidusia sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam perjanjian pembiayaan​​ dan adanya kesepakatan mengenai penyerahan benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia​​ yang dalam hal ini diartikan pemberi fidusia tidak berkeberatan terhadap penyerahan objek jaminan fidusia atau dengan kata lain pemberi fidusia melaksanakannya secara sukarela​​ maka dalam hal ini lembaga pembiayaan masih memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

  • Ketentuan​​ Pengaturan​​ Pasal 15 ayat (3)​​ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia​​ Pasca​​ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasal lainnya yang diajukan oleh pemohon untuk mengujikan permohonan​​ Judicial Review​​ ​​ yaitu ​​ pasal 15 ayat (3)​​ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana sebelumnya pasal ini berbunyi:​​ 

“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal ini dapat dikatakan bahwa kedudukan dari penerima fidusia ini memiliki kedudukan yang lebih dominan dari pada pemberi fidusia, pernyataan ini dapat dilihat dalam kata​​ “atas kekuasaannya sendiri”, sehingga dapat dimungkinkan untuk terjadinya kesewenangan yang dilakukan oleh penerima fidusia.​​ kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka pasal 15 ayat (3) diartikan :

“sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

Berdasarkan ketentuan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang​​ Jaminan Fidusia diartikan bahwa suatu cidera janji haruslah disepakati terlebih dahulu, baik kesepakatan yang timbul atas dasar kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dalam hal penetuan dari cidera janji. Apabila hal cidera janji tersebut hanya di dasarkan pada pernyataan dari penerima fidusia saja, lalu pemberi fidusia ini menolak atas pernyataan wanprestasi dari penerima fidusia, dalam hal ini pemberi fidusia memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan,​​ putusan pengadilan menjadi dasar penentuan siapa yang​​ melakukan​​ wanprestasi, dan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kedudukan yang seimbang antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, sehingga meminimalisir terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia, seperti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi​​ Nomor 18/PUU-XVII/2019.

 

Kesimpulan :

Titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia masih dapat berlaku, akan tetapi bersifat limitatif artinya dalam hal ini didasarkan pada adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia berkenaan dengan ketentuan cidera janji, dan adanya kesepakatan mengenai ketentuan penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang di serahkan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang dilakukan secara sukarela, sebaliknya dalam hal tidak tercapai kesepakatan diantara kedua ketentuan tersebut, maka pelaksanaan eksekusi objek fidusia tersebut harus melalui mekanisme pengadilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan​​ 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata​​ 

 

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 30 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

 

Buku :

Mochammad Dja’is S.H., C.N.,M.Hum dan RMJ. Koosmargono,S.H., M.Hum,​​ MEMBACA DAN MENGERTI HIR​​ , edisi revisi (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2011)

 

Keterangan Ahli :

Pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam keterangannya sebagai ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Artikel Internet :

​​ “MK Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Lewat Pengadilan, ACC Angkat Bicara” ,​​ https://www.ifsa.or.id/id/frame/news/3557​​ , diakses pada tanggal 9 Juni 2020 Pukul 13.08 WIB

Adhi Wicaksono “Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”.​​ 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan​​ . Di akses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 12.29 WIB

 

Pingit Aria.​​ “Prosedur Penarikan Kendaraan Kredit Menurut Putusan MK tentang Fidusia”.​​ 

 

https://katadata.co.id/berita/2020/02/11/prosedur-penarikan-kendaraan-kredit-menurut-putusan-mk-tentang-fidusia​​ . Di akses pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 22.15 WIB

 

 

 

1

​​ “MK Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Lewat Pengadilan, ACC Angkat Bicara”​​ ,​​ https://www.ifsa.or.id/id/frame/news/3557​​ , diakses pada tanggal 9 Juni 2020 Pukul 13.08 WIB

2

​​ Adhi Wicaksono “Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”.​​ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan​​ . Di akses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 12.29 WIB

3

​​ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999​​ tentang Jaminan Fidusia​​ 

4

​​ Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999​​ tentang Jaminan Fidusia

5

​​ Pingit Aria.”​​ Prosedur Penarikan Kendaraan Kredit Menurut Putusan MK tentang Fidusia.​​ https://katadata.co.id/berita/2020/02/11/prosedur-penarikan-kendaraan-kredit-menurut-putusan-mk-tentang-fidusia​​ . Di akses pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 22.15 WIB

6

​​ Pendapat​​ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam keterangannya sebagai ahli dalam​​ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

7

​​ Pasal 196 HIR

8

​​ Mochammad Dja’is S.H., C.N.,M.Hum dan RMJ. Koosmargono,S.H., M.Hum,​​ MEMBACA DAN MENGERTI HIR​​ , edisi revisi (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011) hlm 235