ALSA LC UNDIP

Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penanggulangan COVID-19 Oleh Negara Berdasarkan Prinsip “No One Left Behind“ Demi Terwujudnya Tujuan 3 Target 3 Sustainable Development Goals di Indonesia

Oleh: Ridho Al Faiz, dan Juristya Dea Prayoda

 

Seiring merebaknya penyebaran​​ virus​​ corona (SARS-CoV-2)​​ dan​​ bertambahnya​​ jumlah orang yang terinfeksi​​ di berbagai dunia, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (11/03/2020) akhirnya menetapkan COVID-19 sebagai​​ pandemi​​ atau wabah yang berjangkit serempak dengan geografi luas.1​​ Diketahui bahwa​​ Indonesia telah mengalami persebaran penyakit​​ Coronavirus Disease​​ (COVID-19)​​ di berbagai provinsi yang menyebabkan berbagai dampak berupa​​ dari segi​​ skala maupun jumlah orang yang terinfeksi​​ sehingga​​ membuat pemerintah​​ pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia selalu waspada dan siap siaga.​​ 

Pemerintah berupaya dengan cepat untuk menyikapi​​ persebaran penyakit COVID-19. Hal ini ditunjukan​​ dengan​​ Presiden Joko Widodo​​ yang​​ telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) dengan menunjuk Kepala BNPB sebagai Koordinator Satuan Tugas (Satgas).​​ Bahkan melalui Surat Keputusan Nomor 9A Tahun 2020, Kepala BNPB menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia sampai dengan 29 Mei 2020.​​ ​​ ​​ 

 Diketahui bahwa kasus terinfeksinya penyakit ini baru diketahui pada​​ tanggal​​ 31 Desember 2019 ketika WHO​​ China Country Office​​ melaporkan kasus pneuomonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, barulah Cjna mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19).​​ Lalu pada​​ tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan​​ keadaan ini​​ sebagai​​ Public Health Emergency of International Concern​​ (PHEIC).

Dari adanya kejadian tersebut​​ menyebabkan​​ akibat berlanjut berupa penambahan jumlah kasus COVID-19​​ yang​​ berlangsung cukup cepat dan masif.​​ Hal ini​​ juga mengakibatkan​​ terjadinya​​ penyebaran ke banyak negara. Sampai dengan 30 Maret 2020, menurut data​​ worldmeter​​ secara​​ global dilaporkan terdapat 723.250 kasus konfirmasi di 199 negara​​ dengan angka kematian sejumlah 33.993 kematian (CFR 33,9%).2 ​​​​ 

Dari fakta penyebaran​​ penyakit COVID-19​​ tersebut maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama​​ untuk mencegah dan menanggulangi​​ wabah ini, terlebih untuk pemerintah​​ yang berwenang untuk membuat suatu peraturan ataupun kebijakan demi kebaikan bersama​​ membasmi​​ penyakit​​ dan menjamin kehidupan rakyat supaya aman, sehat, dan sejahtera secara menyeluruh.​​ Untuk bidang hukum sudah pasti menjadi tanggungjawab besar yang diemban untuk memberikan suatu kebijakan ataupun legitimasi dari pihak pemerintah​​ agar​​ melakukan langkah-langkah pasti demi menghentikan laju penularan penyakit wabah COVID-19 yang lebih meluas.​​ 

Perlu diketahui bahwa langkah-langkah pasti yang harus ditempuh oleh pemerintah baiknya juga bersesuaian dengan langkah yang dilakukan demi mewujudkan Tujuan 3.3​​ Sustainable Development Goals​​ yaitu:​​ “Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan​​ penyakit menular lainnya.3​​ 

Sustainable Development Goals​​ sebagaimana diketahui merupakan kesepakatan global 193 negara yang berisi​​ 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.​​ Berbeda dari pendahulunya​​ Millenium​​ Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah,​​ Civil Society Organization​​ (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.4

Lalu langkah apa sajakah yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dengan memanfaatkan kekuatan hukum dalam rangka mencegah ataupun menanggulangi persebaran penyakit COVID-19 ini? Serta dalam pemberlakuan kebijakannya haruslah berpijak pada pedoman/prinsip seperti apa demi mewujudkan Tujuan 3.3​​ Sustainable Development Goals​​ yaitu: “Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan​​ penyakit menular lainnya.”  ​​​​ tersebut?​​ ​​ 

 Coronavirus (CoV) sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada sertidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui​​ menyebabkan penyakit yang​​ dapat​​ menimbulkan gejala berat seperti​​ Middle East Respiratory Syndrome​​ (MERS) dan​​ Severe Acute Respiratory Syndrome​​ (SARS).​​ Coronavirus Disease​​ (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalaha zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).5

Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi​​ coronavirus​​ antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.6

Dari pengertian​​ Coronavirus Disease​​ (COVID-19) tersebut maka berdasarkan​​ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984​​ Tentang Wabah Penyakit Menular​​ hal ini dapat dikategorikan termasuk kedalam pengertian wabah penyakit menular sesuai dengan bunyi​​ Pasal 1​​ huruf a Undang-Undang Wabah Penyakit​​ Menular​​ tersebut yaitu “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” Dalam undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Pihak yang diancam adalah mereka yang menghalang-halangi penanggulangan penyakit menular. ​​​​ 

Peristiwa ini juga dapat dikategorikan kedalam bencana nonalam yang sesuai dengan pengertian bencana nonalam dalam Pasal 1 angka 3​​ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana​​ yang berbunyi: “Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Dari beberapa pengertian tersebut maka diatur pula beberapa langkah untuk menanggulangi bencana penyakit menular ini, seperti menurut Pasal 152 ayat (1)​​ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan​​ yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.“​​ Dengan disambung ayat (2) dari pasal tersebut pada intinya upaya-upaya pemerintah tadi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Upaya-upaya tersebut menurut ayat (3) pasal tersebut pula dilakukan dengan cara kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individual atau masyarakat.

​​ Membahayakan hidup manusia demi keuntungan demi keuntungan haruslah menjadi kesehatan universal.” Itulah kata dari filsuf Suzy Kaseem. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa ditengah wabah penyakit menular COVID-19 ini pemerintah dituntut untuk segera melakukan tindakan cepat dengan menggunakan kekuatan hukum guna memberikan sifat kepastian dalam setiap langkah yang diambil. Langkah-langkah yang diambil tersebut haruslah lebih memntingkan kepentingan kemanusiaan ketimbang adanya suatu keuntungan dibaliknya. Jika tidak hati-hati dalam menanggulangi wabah COVID-19, perbuatan pemerintah dapat menjurus pada hal yang demikian. Maka pemerintah diwajibkan untuk sangat bijak dalam menghadapi pandemik yang merupakan wujud nyata demi mecapai tujuan 3.3​​ Sustainable Development Goals​​ yaitu “Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan​​ penyakit menular lainnya.”  ​​​​ ​​ 

Dalam mewujudkan kebijakan yang memihak seluruh rakyat dan sebagai tindak lanjut dari​​ Sustainable Development Goals​​ tersebut maka sebaiknya langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat menerapkan suatu prinsip yang sangat menunjang yaitu “No One Left Behind”.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun​​ (No One Left Behind)​​ merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.7

​​ Prinsip “No One Left Behind”​​ dimaknai sebagai perjalanan bersama sejumlah negara (tanpa ada satupun tertinggal). Konteks dari prinsip ini menunjuk pada kewajiban negara untuk memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan dari haknya untuk mendapatkan penanganan ataupun penanggulangan wabah COVID-19 ini dengan merata dan adil​​ mengingat bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang telah diatur dalam​​ Pasal 28H​​ ayat (1)​​ UUD NRI 1945.​​ 

Kepastian hukum dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini merupakan instrumen terpenting dalam menjamin keselamatan bagi seluruh masyarakat sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan bersifat sewenang-wenang terhadap masyarakat serta mengoptimalisasi fungsi hukum ini untuk memberikan suatu kebermanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat untuk mencapai Tujuan 3.3​​ Sustainable Develompent Goals​​ serta memenuhi amanat undang-undang untuk melakukan penanganan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Langkah pertama yang​​ dapat dilakukan pemerintah adalah tindakan promotif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat ataupun meningkatkan wawasan masyarakat terhadap penyakit COVID-19 dan penyebarannya.​​ Langkah Promotif tersebut adalah dengan cara​​ sosialisasi kesehatan​​ secara masif dan intensif dengan melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sehingga masyarakat selalu mendapatkan pembaruan informasi yang benar, jelas, dan tepat mengenai COVID-19,​​ serta​​ menghentikan segala informasi yang simpang siur. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona melalui penyuluhan dan edukasi publik untuk​​ meningkatkan pengetahuan masyarakat​​ agar​​ lebih menjaga diri sehingga persebaran​​ wabah dapat diminimalisir.​​ 

Kegiatan Preventif atau pencegahan wajib pula dilakukan oleh Pemerintah untuk membatasi perluasan dari persebaran penyakit COVID-19. Sesuai dengan Pasal 152 ayat 1 UU​​ Kesehatan​​ maka Pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Upaya yang dapat ditetapkan dan dilakukan oleh Pemerintah adalah tentang pengumuman penyebaran virus.​​ 

Dasar hukum​​ pengumuman penyebaran virus terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang intinya mengamanatkan pihak Pemerintah Pusat (Pasal 154 ayat (1)) dan Pemerintah Daerah (Pasal 155 ayat (1))​​ masing-masing pihak secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Dalam hal kebijakan preventif yang pertama ini masih menjadi poin evaluasi bagi pemerintah dimana dalam menyebarkan informasi​​ pada​​ kasus pertama COVID-19 secara resmi baru disampaikan setelah sepekan sejak dinyatakannya dua pasien positif COVID-19.8​​ 

Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah terlihat ragu dan seperti​​ belum​​ siap dalam menghadapi kasus ini saat pertama kali tersebut. Pemerintah jelas harus mempersiapkan rencana terbaik kedepan dalam hal preventif terkhususnya​​ dengan​​ pengumuman persebaran COVID-19 secara aktual, cepat, tepat, dan detail. Dalam waktu sepekan ini dapat kita lihat bahwa pemerintah​​ pusat dan daerah​​ sudah mulai berbenah dengan menjalankan pengumuman secara berkala​​ setiap harinya secara aktual, cepat, tepat, dan detail. Berdasarkan data laporan BBC Indonesia (per 31​​ Maret 2020) COVID-19 telah menyebar 31 provinsi di Indonesia​​ dengan jumlah kasus positif​​ sebanyak 1.528​​ kasus positif,​​ 81​​ pasien sembuh, dan​​ 136​​ meninggal dunia.9​​ Sedangkan untuk Jawa Tengah (Pemerintah Daerah) terkhususnya telah terdapat total 81 kasus positif, 3 pasien sembuh, 7 pasien meninggal.10​​ Diharapkan langkah pemerintah ini dapat dilakukan secara konstan dan konsisten kedepannya​​ agar semua lapisan masyarakat Indonesia dapat mengetahui informasi persebaran tersebut dan dapat melakukan langkah preventif secara mandiri ataupun menyeluruh supaya terwujud prinsip​​ “No One Left Behind”​​ dalam penginformasian tersebut.

Karena yang perlu diketahui bersama apabila​​ Pemerintah/Badan Publik​​ dalam hal ini dengan sengaja tidak menerbitkan/memberikan informasi publik secara berkala dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka​​ berdasarkan Pasal 52​​ Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik​​ maka Badan Publik​​ tersebut dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).​​  ​​ ​​​​ 

Lalu langkah preventif selanjutnya adalah upaya​​ Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular​​ yang merupakan​​ analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular​​ yang mana dapat dilakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain. Hal ini dilakukan supaya dapat mempermudah akses pengetahuan terkait penyakit menular dalam hal ini COVID-19 dan menganalisis solusi penyelesaiannya serta dapat mengetahui faktor risiko dan dapat menghasilkan solusi berupa mitigasi risiko terhadap persebaran penyakit tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari surveilans ini adalah untuk analisis dan pengambilan keputusan langkah pemerintah untuk membasmi penyakit yang ada.

Diketahui akhir-akhir ini telah terbit Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020 Mengenai Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang berfokus dalam​​ pembantuan surveilans dengan cara bekerja sama dengan Kementrian Kesehatan, Kementrian BUMN, Badan Nasional​​ Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Operator Telekomunikasi dengan cara berupa​​ tracing​​ (penelusuran), tracking​​ (pelacakan),​​ dan​​ fencing​​ (pengurungan). Penyelenggaraan​​ tracing, tracking,​​ dan​​ fencing​​ melalui adanya infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi, informatika, dan bidang terkait lainnya. Upaya surveilans​​ ini meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menghasilkan informasi​​ yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah,​​ dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.11

Upaya ini menggunakan aplikasi “Tracetogether” yang dikembangkan oleh Operator Telekomunikasi dan akan terpasang pada​​ smartphone​​ dari Pasien Positif COVID-19 untuk memberikan penanganan darurat apabila diperlukan oleh Pasien Positif COVID-19.12​​ Tentunya langkah terobosan ini haruslah disikapi secara serius oleh pemerintah dan diberlakukan secara menyeluruh kepada semua pasien dalam pengawasan agar adanya langkah preventif berjalan maksimal dan tidak menutup kemungkinan setelah meredanya wabah,​​ adanya aplikasi ini​​ tetap diberlakukan supaya wabah tidak meluas lagi.

Upaya preventif lainnya adalah​​ pemerintah harus sudah​​ melakukan​​ suatu penegasan terhadap adanya “Social Distancing”​​ atau “Pembatasan Sosial Berskala Besar”. Menurut Pasal 1 angka 11​​ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga​​ terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Memang saat ini hal tersebut sudahlah mulai diberlakukan oleh pemerintah dengan semangat “DirumahAja” namun disini tidak serta merta pemerintah tidak melakukan upaya yang bersifat tegas untuk menunjang upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini. Upaya ini dapat berupa penutupan pusat keramaian, pembatasan jam kerja, pemberlakuan bekerja dari rumah (Work From Home), serta pengerahan​​ petugas pengamanan​​ untuk memberlakukan himbauan atau penegasan secara langsung terhadap​​ masyarakat yang sifatnya melanggar ketentuan pemberlakuan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ini yang merupakan langkah penanggulangan COVID-19.

Berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada 31 Maret 2020 Pemerintah​​ Indonesia​​ ​​ akhirnya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat ​​ dan diketahui opsi yang dipilih pemerintah Indonesia adalah dengan pelaksanaan secara penuh Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar​​ sendiri akan didukung dengan beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yakni adanya Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar​​ dan Keputusan Presiden​​ tentang​​ Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat.13​​ 

 Selain pembatasan sosial, maka terdapat suatu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan langkah preventif penyebaran virus kepada tahap yang​​ cukup​​ parah. Langkah yang dapat menjadi opsi pemerintah kedepan ketika terjadi kemungkinan terburuk adalah pemberlakuan​​ “lockdown”​​ atau “Karantina Wilayah”. Kewenangan untuk melakukan karantina wilayah ini berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang dari Pemerintah yang diatur dalam Pasal 1​​ angka 10 yang berbunyi “Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”​​ Memperhatikan keadaan darurat persebaran COVID-19 dan telah ditetapkannya status kedaruratan kesehatan masyarakat, sebenarnya ini dapat menjadi opsi kebijakan yang dapat dilakukan.​​ Namun dengan keluarnya Keputusan Presiden tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat maka Pemerintah dengan ini menentukan pilihan kebijakannya adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya suatu pertimbangan kemungkinan ekonomi selama​​ “Lockdown”​​ ini diberlakukan. Penurunan ekonomi, kegagalan bisnis hingga banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh​​ perusahaan menjadi pertimbangan utama.14​​ Selain itu dengan menjalankan kebijakan Karantina Wilayah merujuk pada ketentuan Undang-Undang​​ Kekarantinaan​​ Kesehatan maka disini beban Pemerintah dirasa​​ lebih berat dengan ketentuan:

  • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. (Pasal 4)​​  ​​​​ 

  • Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. (Pasal 6)

  • Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau masyarakat. (Pasal 78 ayat (1))

  • Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Pasal 80)

  • Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah​​ dengan melibatkan Pemerintah Daerah. (Pasal 82)

Selanjutnya adalah tindakan​​ Kuratif​​ ataupun tindakan penyembuhan dari pemerintah dengan​​ menyiapkan​​ banyak titik​​ rumah sakit​​ yang tersebar di seluruh wilayah daerah di Indonesia​​ sebagai rumah sakit rujukan dan sarana prasarana untuk karantina pasien​​ dalam pengawasan COVID-19. Kabar terbaru untuk langkah kuratif dari Pemerintah Pusat tersebut adalah dengan resmi menjadikan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai rumah sakit darurat untuk COVID-19 pada 23 Maret 2020 yang siap menampung 3000 pasien terjangkit COVID-19.15​​ Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah dengan penyiapan rumah sakit darurat yang sama untuk di beberapa daerah di Indonesia supaya tidak terkesan terlalu memusat hanya di Jakarta yang memiliki konsentrasi penanganan pasien COVID-19 ini. Karena tidak menutup​​ kemungkinkan persebaran COVID-19 yang ada di setiap daerah Indonesia juga dapat melonjak drastis. Karena yang diketahui sekarang di beberapa daerah memiliki evaluasi berupa tenaga medis yang masih minim,​​ banyaknya​​ kebutuhan alat tes COVID-19 yang masih kurang di beberapa Provinsi​​ serta kekurtangan alat medis. Pemerintah Pusat haruslah lebih sinergis dalam penyaluran penyediaan kebutuhan daerah ini agar adanya prinsip “No one Left Behind” terwujud dengan tidak hanya wilayah pusat yang memiliki penanganan COVID-19 yang mumpuni namun juga setiap daerah di Indonesia supaya tidak ada satupun yang tertinggal sehingga dapat mengakhiri penyakit menular ini. ​​ ​​ 

Tindakan terakhir yang dapat dilakukan Pemerintah adalah tindakan rehabilitatif atau pemulihan yang merupakan langkah​​ proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh kembali bugar seperti semula lagi sebagai tindak lanjut dari tindakan penyembuhan. Pemerintah dapat menginisiasi tindakan rehabilitatif dengan mengeluarkan suatu kebijakan untuk penyediaan pelayanan kesehatan rehabilitatif​​ bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang sudah sembuh agar kembali kepada keadaan seperti semula, serta​​ dengan memberikan​​ kebijakan berupa​​ pembiayaan tenaga kerja​​ selama masa pemulihan setelah sakit.​​ Dengan​​ pengupayaan ini diharapkan masyarakat bisa segera kembali untuk beraktifitas dan menjalankan kembali peranannya di dalam masyarakat supaya tetap​​ berjalan secara​​ berkelanjutan.

Setelah beberapa langkah pemerintah yang dapat diambil dan sedang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang telah dijelaskan kita juga harus mengetahui adanya suatu Kondisi kerentanan sosial (social vulnerability) yang menjadi​​ tantangan bagi tercapainya Tujuan dan Target​​ Sustainable Development Goal​​ serta merupakan​​ realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 khususnya pada aspek ekonomi. Kerentanan sosial pada aspek ekonomi ini membuat produktivitas menurun, mata pencaharian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat.​​ 

Sebagai upaya penopang/pendukung dari adanya kegiatan pemerintah yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif​​ serta upaya menghadapi tantangan kerentanan sosial pada aspek​​ ekonomi yang sudah ada di depan mata,​​ maka Negara juga perlu mengadakan langkah penanggulangan di bidang keuangan agar semua langkah berdasarkan amanat UU Kesehatan tersebut dapat terlaksana, karena​​ dukungan​​ materi berupa keuangan merupakan inti penggerak dari proses berjalannya penyelenggaraan negara​​ dalam hal penanggulangan COVID-19.​​ ​​ 

Pemerintah harus segera merealokasi anggaran secara menyeluruh untuk menangani penyebaran COVID-19 dalam negeri ini. Diketahui dengan adanya​​ Instruksi Kesatu dalam​​ Instruksi Presiden​​ Nomor 4 Tahun 2020 tentang​​ Refocussing​​ kegiatan, Realokasi Anggaran,​​ serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dengan ini Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah dari tataran​​ para​​ Menteri hingga kepada tataran Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.​​ 

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang pada intinya menjadi legitimasi atau dasar hukum bagi Negara dalam melakukan​​ pengalokasian dana​​ demi kepentingan penanganan nasional terhadap COVID-19. Diketahui saat ini Pemerintah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1​​ trilliun untuk menangani wabah COVID-19 yang diketahui sebelumnya alokasi APBN 2020 ditetapkan sebesar Rp2.540,4 trilliun. Rincian besaran tambahan anggaran tersebut adalah Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, kemudian Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, berikutnya sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (Social Safety Net), dan yang terakhir Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR (Kredit Usaha Rakyat).16​​ 

​​ Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut maka cukup disayangkan mengapa kebijakan baru dikeluarkan ketika sudah banyak orang yang terdampak dan sifatnya lebih kepada menunggu efek luar biasa terlebih dahulu baru diadakannya suatu kebijakan atau pergerakkan hukum ini. Serta apabila berdasar informasi​​ dari​​ Pemerintah​​ tersebut​​ dapat dimunculkan pertanyaan berupa dari manakah asal-usul tambahan anggaran di alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 untuk penanganan COVID-19?. Harusnya Pemerintah lebih transparan dalam​​ mengumumkan asal tambahan anggaran tersebut entah itu berasal dari utang yang terdapat bunga serta terdapat klausul syarat atau tidak, ataupun​​ berasal dari realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah. Tujuannya supaya lebih transparan,​​ dapat​​ dimengertinya​​ kondisi negara saat ini,​​ dan​​ masyarakat dapat​​ mengawal kebijakan pemerintah yang ada dengan baik.​​ 

Poin kritik​​ selanjutnya terhadap kebijakan total tambahan belanja dan pembiayaan yang ada yaitu​​ adanya​​ mayoritas anggaran yang dikucurkan melalui PERPPU​​ di atas​​ lebih menonjolkan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dibanding menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia di tengah​​ wabah ini. Hal ini​​ ​​ ditunjukkan​​ dengan​​ adanya tambahan belanja dan pembiayaan di bidang kesehatan hanya sebesar Rp75 triliun di tengah banyaknya rumah sakit yang tidak siap, kekurangan alat medis,​​ kekurangan​​ alat perlindungan tenaga medis,​​ hingga kelangkaan kebutuhan kesehatan untuk mencegah persebaran virus seperti masker dan​​ handsanitizer. Pemerintah harusnya lebih memiliki atensi terhadap pembiayaan langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan yang merupakan inti permasalahan negara saat ini​​ sehingga​​ wabah dapat​​ segera teratasi​​ dan​​ keadaan cepat kembali seperti semula.

Pemerintah juga harus tak lupa untuk mengawasi dengan ketat adanya suatu pelaksanaan pengalihan anggaran ataupun proses pengucuran dana belanja negara baik di pusat maupun di daerah supaya tidak adanya suatu penyelewengan berupa​​ tindakan​​ korupsi ataupun nepotisme dalam penggunaan anggaran yang ada untuk penanganan COVID-19 ini.​​ Pemerintah dapat melakukan langkah berupa koordinasi yang baik antara daerah​​ &​​ pusat,​​ dan pengerahan secara maksimal kepada lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan lembaga yang memeriksa keuangan negara untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan COVID-19 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan (BPKP).​​ 

Monitoring secara​​ lebih ketat​​ kepada​​ penerima insentif atau bantuan karena persebaran virus sesuai dengan target yang ditetapkan​​ juga harus dilakukan pemerintah. Solusinya adalah Pemerintah sementara waktu dapat menggunakan basis data yang sudah ada saat ini​​ untuk kebutuhan monitoring tersebut.​​ Ketika memang semua langkah pengawasan dalam pengalokasian dana untuk penanganan COVID-19 dapat berjalan dengan baik maka diharapkan semua masyarakat terdampak dapat mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya satupun​​ masyarakat yang tertinggal dan prinsip “No One Left Behind” untuk mewujudkan Tujuan 3 Target 3 SDGs dapat tercapai dengan optimal.​​ ​​ ​​ 

Dari​​ keadaan​​ persebaran​​ penyakit COVID-19 yang sudah​​ terjadi​​ maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegah dan menanggulangi wabah ini, terlebih untuk pemerintah yang berwenang untuk membuat suatu peraturan ataupun kebijakan demi kebaikan bersama membasmi virus dan menjamin kehidupan rakyat supaya aman, sehat, dan sejahtera secara menyeluruh.​​ 

Dari bidang hukum sendiri dengan keadaan kedaruratan kesehatan saat ini untuk memerangi penyakit COVID-19 maka sudah menjadi tanggung jawab besar pemerintah untuk memberikan kebijakan ataupun​​ legitimasi dari pihak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pasti demi menghentikan laju penularan penyakit wabah COVID-19 yang lebih meluas​​ dan tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah melakukan suatu tindakan yang menyimpangi kebijakan/peraturan tersebut dan merugikan pihak lain,​​ ​​ 

Langkah-langkah pasti yang harus ditempuh oleh pemerintah baiknya juga bersesuaian dengan langkah yang dilakukan demi mewujudkan Tujuan 3.3​​ Sustainable Development Goals​​ yang berdasarkan prinsip “No One Left Behind”​​ supaya kebijakan tersebut lebih merata dan dapat membasmi penyakit menular ini. Langkah-langkah pemerintah tersebut sesuai dengan amanat UU Kesehatan haruslah bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.​​ 

Selain langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Pemerintah juga harus melakukan langkah penyiapan ekonomi dalam hal penganggaran ataupun pengalokasian dana belanja negara secara tepat, sederhana, transparan dan akuntabel agar dapat menunjang dan menggerakkan proses penanganan COVID-19 ini secara menyeluruh di masyarakat tanpa tertinggal satupun orang dalam masyarakat itu.​​ 

Dari beberapa tindakan pemerintah berdasarkan kebijakan hukum yang ada maka baiknya harus pula didukung dengan ketaatan kita sebagai warga negara untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara kolektif demi pembasmian penyakit menular dan terwujudnya Tujuan 3 Target 3​​ Sustainable Development Goals​​ dengan merata dan menyeluruh di masyarakat. Karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD​​ 1945 yaitu “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendukung hukum dari pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984​​ tentang Wabah Penyakit Menular. 22 Juni 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Jakarta.​​ 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 26 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.​​ 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 7 Agustus 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang​​ Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus​​ Disease 2019 (Covid-19)​​ Dan/Atau​​ Dalam​​ Rangka Menghadapi Ancaman​​ Yang Membahayakan Perekonomian Nasional​​ Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. 31 Maret 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Jakarta.

Jurnal:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,​​ Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19),​​ 2020.​​ 

 

Artikel Internet:

World Health Organization.​​ 2020. WHO Dierector-General’s Opening remarks at the media briefing on COVID-19 –​​ 11​​ March​​ 2020.​​ https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020.​​ 30 Maret 2020. ​​ 

Worldmeter. 2020.​​ Coronavirus Update (Live).​​ https://www.worldometers.info/coronavirus/.​​ 30 Maret 2020.

 

Sustainable Development Goals. 2020.​​ Tujuan 03 Memastikan Kehidupan Yang Sehat Dan Mendukung Kesejahteraan Bagi Semua Untuk Semua Usia.​​ https://www.sdg2030indonesia.org/page/11-tujuan-tiga. 30 Maret 2020.

​​ 

Sustainable Development Goals.​​ 2020.​​ Apa Itu SDGs.​​ https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu. 31 Maret 2020.

 

CNN Indonesia. 2020.​​ Beda Cara RI dan Negara Lain Dalam Tangani Corona.​​ https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200303155023-106-480140/beda-cara-ri-dan-negara-lain-tangani-virus-corona.​​ 31 Maret 2020.​​ 

 

BBC Indonesia. 2020.​​ Virus corona: Peta dan infografis terkait pasien terinfeksi, meninggal dan sembuh di Indonesia dan dunia,​​ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113.​​ 31 Maret 2020.

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2020.​​ Pusat Informasi Seputar Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah,.​​ https://corona.jatengprov.go.id/.​​ 31 Maret 2020.​​ 

 

CNN Indonesia. 2020.​​ Pemerintah Pantau Pasien Positif Corona Pakai Tracetogether.​​ https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200326152838-185-487175/pemerintah-pantau-pasien-positif-corona-pakai-tracetogether.​​ 31 Maret 2020.

 

CNN Indonesia. 2020.​​ Jokowi Memilih Pembatasan Skala Besar Kesehatan.​​ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200319153334-20-485360/jokowi-putuskan-pembatasan-skala-besar-dan-darurat-kesehatan​​ pada 31/01/20. 31 Maret 2020.

 

Warta Ekonomi, 2020.​​ Apa Saja Dampak Penetapan Lockdown?.​​ https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-lockdown. 31 Maret 2020.

 

Liputan 6. 2020.​​ Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Darurat Penanganan Corona COVID-19, Bagaimana dengan Daerah?.​​ https://www.liputan6.com/news/read/4209977/headline-wisma-atlet-kemayoran-jadi-rs-darurat-penanganan-corona-covid-19-bagaimana-dengan-daerah. 31 Maret 2020.

 

CNN Indonesia. 2020.​​ Jokowi Teken Perppu Kucurkan Ekstra Rp405 T Tangani Corona.​​ https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200331150042-532-488734/jokowi-teken-perppu-kucurkan-ekstra-rp405-t-tangani-corona.​​ 2 April 2020.

 

 

 

1

​​ World Health Organization, WHO Dierector-General’s Opening remarks at the media briefing on COVID-19 –​​ 11​​ March​​ 2020,​​ 2020,​​ diakses dari​​ https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020​​ pada 30 Maret 2020. ​​ ​​ 

2

​​ Worldmeter,​​ Coronavirus Update (Live),​​ 2020, diakses dari​​ https://www.worldometers.info/coronavirus/​​ pada 30 Maret 2020​​ 

3

​​ Sustainable Development Goals,​​ Tujuan 03 Memastikan Kehidupan Yang Sehat Dan Mendukung Kesejahteraan Bagi Semua Untuk Semua Usia,​​ 2020,​​ diakses dari​​ https://www.sdg2030indonesia.org/page/11-tujuan-tiga​​ pada 30 Maret 2020

4

​​ Sustainable Development Goals, Apa Itu SDGs,​​ 2020, diakses dari​​ https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu​​ pada 31 Maret 2020

5

​​ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,​​ Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19),​​ 2020, hlm. 11

6

​​ Ibid.

7

​​ Sustainable Development Goals, Apa Itu SDGs,​​ 2020, diakses dari​​ https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu​​ pada 31 Maret 2020

8

​​ CNN,​​ Beda Cara RI dan Negara Lain Dalam Tangani Corona,​​ 2020,​​ diakses dari​​ https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200303155023-106-480140/beda-cara-ri-dan-negara-lain-tangani-virus-corona​​ pada 31 Maret 2020​​ 

9

​​ BBC Indonesia,​​ Virus corona: Peta dan infografis terkait pasien terinfeksi, meninggal dan sembuh di Indonesia dan dunia,​​ 2020,​​ diakses dari​​ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113​​ pada 31 Maret 2020​​ 

10

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,​​ Pusat Informasi Seputar Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah,​​ 2020,​​ diakses dari​​ https://corona.jatengprov.go.id/​​ pada 31 Maret 2020​​ 

11

​​ CNN Indonesia,​​ Pemerintah Pantau Pasien Positif Corona Pakai Tracetogether,​​ 2020,​​ diakses dari​​ https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200326152838-185-487175/pemerintah-pantau-pasien-positif-corona-pakai-tracetogether​​ pada 31 Maret 2020.​​ 

12

​​ Ibid.

13

​​ CNN Indonesia,​​ Jokowi Memilih Pembatasan Skala Besar Kesehatan,​​ 2020,​​ diakses darihttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20200319153334-20-485360/jokowi-putuskan-pembatasan-skala-besar-dan-darurat-kesehatan​​ pada 31/01/20​​ pada 31 Maret 2020

14

​​ Warta Ekonomi,​​ Apa Saja Dampak Penetapan Lockdown?,​​ 2020, diakses dari https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-lockdown pada 31 Maret 2020

15

​​ Liputan 6,​​ Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Darurat Penanganan Corona COVID-19, Bagaimana dengan Daerah?, 2020, diakses dari​​ https://www.liputan6.com/news/read/4209977/headline-wisma-atlet-kemayoran-jadi-rs-darurat-penanganan-corona-covid-19-bagaimana-dengan-daerah​​ pada 31 Maret 2020​​ 

16

​​ CNN Indonesia,​​ Jokowi Teken Perppu Kucurkan Ekstra​​ Rp405 T Tangani Corona,​​ 2020, diakses dari​​ https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200331150042-532-488734/jokowi-teken-perppu-kucurkan-ekstra-rp405-t-tangani-corona​​ pada 2 April 2020.​​