ALSA LC UNDIP

Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Disusun oleh :​​ Almadea Syifa A., Luthfia Hanifah & M. Putra Bimantara

Kasus Penyiraman air keras terhadap Novel​​ Baswedan pada 11 April 20171masuk dalam laporan tahunan HAM yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam laporan bertajuk 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia, ditulis pada 2017 penyerang menggunakan air keras untuk menyerang penyelidik senior KPK, Novel Baswedan. Novel Baswedan juga disebut telah menyelidiki kasus korupsi terkait dengan skandal kartu identitas elektronik E-KTP. Laporan yang dirilis 13 Maret 2019, menyoroti kinerja KPK di Indonesia. Para penyelidik KPK terkadang dilecehkan, diintimidasi, atau diserang karena pekerjaan anti korupsi mereka, tulis dalam laporan tersebut. Tak hanya masuk dalam laporan HAM AS, Perwakilan Amnesty International Amerika bagian Asia Pasifik akan membahas kasus penyiraman air keras terhadap Novel Basweda di sub-komite Kongres Amerika Serikat.2​​ Pada Tahun 2017, Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal usai solat subuh di Masjid Al Ihsan dekat rumahnya. Kedua matanya terluka parah, kemudian dirujuk ke Singapura. Kapolri Jendral Tito Karnavian menyebut polisi telah menemukan saksi kunci terkait kasus penyiraman. Novel menjalani operasi pertama di Singapura. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz merilis​​ sketsa dua wajah tersangka pelaku penyiraman air keras. Pada tahun ke 2018, Novel menjalani operasi kedua dan mata kiri di Singapura sebelum akhirnya kembali bertugas di KPK. Komnas HAM membuat laporan dan rekomendasi penanganan kasus Novel Baswedan. Kapolri membentuk gabungan untuk  menuntaskan kasus Novel. Tim tersebut bekerja hingga 7 Juli 2019.3

Menurut tim pemantauan Komnas HAM, Novel diduga mengalami pelanggaran hak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi.4​​ Hal ini tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dalam laporan tim pemantauan, Komnas HAM juga menilai bahwa Polda Metro Jaya bekerja terlalu lama untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel. Ada dua hal yang diduga menyebabkan proses hukum tak kunjung selesai. Pertama, karena adanya​​ kompleksitas permasalahan. Kedua, adanya dugaan pelanggaran prosedur. Tidak hanya itu, masyarakat menilai POLRI lambat menyelesaikan kasus dan memojokkan korban yaitu Novel Baswedan. Padahal, polisi seharusnya melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.5

omplek

s

 

1

​​ Callistasia Wijaya, Kasus Novel Baswedan di Kongres AS: Kantor Staf Presiden sebut 'sia-sia', DPR usulkan penundaan APBN untuk KPK,dilansir di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49143157 pada tanggal 7 September 2019

2

​​ Callistasia Wijaya, Kasus Novel Baswedan di Kongres AS: Kantor Staf Presiden sebut 'sia-sia', DPR usulkan penundaan APBN untuk KPK,dilansir di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49143157 pada tanggal 7 September 2019

 

3

​​ https://news.detik.com/berita/d-4625711/gelap-terang-kasus-novel-baswedan pada tanggal 7 September 2019

4

​​ https://news.detik.com/berita/d-4625711/gelap-terang-kasus-novel-baswedan pada tanggal 7 September 2019

5

​​ UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Pasal 14 ayat (1) huruf i