ALSA LC UNDIP

Polemik Pemberian Izin Tambang Emas di Kepulauan Sangihe

 

 

 

Polemik Pemberian Izin Tambang Emas di Kepulauan Sangihe

Oleh Artezya Ghania Shanandra, Annisa Nuriel Anindia,

​​ Vhianda Ignasia Dewi, dan Hanif Nugroho

 

 

LATAR BELAKANG

 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbesar di​​ dunia. Indonesia ditetapkan sebagai sebuah negara kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam hasil amandemen kedua Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tak hanya dikelilingi oleh pulau-pulau besar, tetapi juga oleh​​ pulau-pulau kecil yang menghiasinya. Salah satunya, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau yang biasa dikenal Pulau Sangihe. Menjaga dan mengelola pulau-pulau kecil Nusantara merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk pemerintah, institusi,​​ LSM, dan perusahaan dalam memanfaatkannya. Hal ini didukung oleh diterbitkannya ​​ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan disebutkan dalam Pasal 5 bahwa “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat​​ dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”​​ 

 

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Utara, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.012,94 kilometer persegi, dan berpenduduk sebanyak 139.262 jiwa.​​ Kepulauan ini memiliki beragam flora dan fauna serta biota laut yang berlimpah, termasuk burung endemik langka atau yang sering disebut dengan “seriwang sangihe”. Karena kekayaan alamnya tersebut, PT Tambang Mas Sangihe (TMS) berniat menjadikan lebih dari​​ setengah Kepulauan ini sebagai lahan pertambangan emas. Sesuai dengan data hasil eksplorasi perusahaan di Binebas dan Bowone bahwa terdapat potensi 114.700 ons emas dan 1,9 juta ons perak berdasarkan sumberdaya terunjuk​​ (indicated resource)​​ dan 105.000 ons​​ emas dan 1,05 juta ons perak berdasarkan sumberdaya tereka​​ (inferred resource)​​ di Kepulauan Sangihe.1

 

PT. Tambang Mas​​ Sangihe (PT TMS) mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 163.K/MB.04/DJB/202, yang mana SK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 29 Januari 2021 dan berakhir pada​​ 28 Januari 2054 dengan luas wilayah kontrak kerja senilai 42.000 hektar atau setara 420km persegi. Izin tersebut terdaftar dalam laman modi.minderba.esdm.go.id dengan nomor registrasi 704 dan nomor akte 5.2

 

FAKTA​​ HUKUM

  • Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.3

  • Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya​​ non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.4

  • Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha yang bergerak pada sektor tambang.5​​ IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; dan Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.6​​ Dalam hal ini adalah PT Tambang Mas Sangihe.​​ 

  • Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin usaha untuk melakukan operasi baik secara individu maupun korporasi dalam sektor tambang yang dilakukan dalam wilayah usaha tambang khusus.7​​ Dalam pemberian izin ini, pejabat yang berwenang memberikannya dan siapa saja yang menerimanya pun sama dengan IUP, yang mana dalam hal ini pun PT Tambang Mas Sangihe juga mendapatkannya.

  • Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang seperti halnya penerbitan IUP dan IUPK, namun dalam hal ini IUPR dikeluarkan untuk wilayah usaha pertambangan rakyat.8​​ Suatu wilayah tambang dapat​​ disebut sebagai wilayah tambang rakyat apabila mencakup penambangan yang mengandung penambangan batuan, penambangan batubara, penambangan mineral logam, dan penambangan bukan logam. Wilayah konsesi PT TMS ini termasuk wilayah penambangan rakyat dikarenakan​​ emas sebagai bahan baku logam termasuk dalam IUPR

 

 

RUMUSAN MASALAH

  • Bagaimana regulasi dan perizinan pertambangan emas pada Kepulauan Sangihe?

  • Seberapa besar dampak yang ditanggung oleh masyarakat Kepulauan Sangihe terkait pertambangan emas di Kepulauan​​ Sangihe?

 

 

ANALISIS

 

Regulasi dan Izin Pertambangan Emas pada Kepulauan Sangihe​​ 

 

Potensi pertambangan mineral yang cukup menjanjikan ditunjukkan oleh hasil penelitian​​ Fraser institute​​ yang menyatakan bahwa prospek mineral di Indonesia menduduki​​ peringkat enam teratas di dunia. Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi kedelapan untuk komoditas batubara (Widayati, 2011).9​​ Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bunyi pasal ini memberikan keleluasaan kepada negara untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam bumi negara Indonesia. Pemanfaaatan potensi tersebut hendaknya ​​ berorientasi pada kepentingan negara dan tentunya kemakmuran rakyat. Namun nyatanya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, keluhuran bunyi undang-undang dasar 1945 tersebut khususnya Pasal 33 semakin menghilang.10

 

Hal tersebut tentu akan memberikan dampak terhadap proses perizinan usaha tambang di Indonesia. Perlu diketahui, beberapa regulasi mengenai wilayah usaha pertambangan yang ada di Indonesia memang sudah tepat. Namun, dengan masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih jelas akan mengganggu keberjalananannya ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya, revisi Undang-undang Minerba yang ditinjau dari ketidakrelevanannya terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Tumpang tindih yang sangat erat kaitannya dengan kasus Polemik Pertambangan Emas di Kepulauan Sangihe ialah pasal-pasal dalam Undang-Undang Minerba yang dihapuskan dengan alasan yang kurang jelas, yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 142, dan Pasal 143 yang mana menjelaskan penghapusan kewenangan Daerah (Gubernur, Kabupaten/Walikota) dalam pengelolaan pertambangan minerba yang berpotensi menggerus prinsip desentralisasi. Hal tersebut jelas akan berdampak pada Pemda yang tidak memiliki posisi tawar dan terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga​​ natural resource​​ untuk rakyat menjadi sentralistik hanya pada pemerintah pusat.​​ Sense of belonging​​ Pemprov terhadap​​ natural resource​​ akan semakin hilang.​​ 11Kemudian yang sangat krusial yaitu penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba Lama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang penerbitan izin tambang mencakup IUP, IUPR, IUPK.

 

​​ Nyatanya, Izin Usaha Tambang (IUP) emas di Kepulauan Sangihe masih banyak melanggar peraturan regulasi di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran Izin Usaha Tambang tersebut di​​ 12antaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil13. Aturan tersebut melarang aktivitas pertambangan di daratan berukuran 2000 kilometer persegi. PT Tambang Mas Sangihe mengantongi izin operasi seluas 420 kilometer persegi, lebih dari separuh luas pulau sangihe yang hanya 737 kilometer persegi. Sebaliknya, pemanfaatan boleh dilakukan di pulau kecil terbatas untuk kegiatan tertentu seperti yang tercantum pada pasal 33 yaitu pemanfaatan mencakup kegiatan konservasi Pendidikan dan pelatihan, penelitian, budidaya laut, pariwisata serta usaha perikanan dan kelautan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga mengatur soal bisnis penanaman modal asing hanya boleh dilakukan di pulau tidak berpenghuni dan tidak ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal. Kepulauan Sangihe dihuni oleh 131 ribu jiwa dengan mata pencaharian petani dan nelayan serta bergantung pada Gunung Sahendaruman.14

 

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap​​ pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah Pertama, Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Kedua, Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12​​ mil. Ketiga, Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).15

 

Namun, jika Izin pertambangan sudah terbit tetapi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), berpotensi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha baik​​ dalam penerbitan perizinan lingkungan maupun persetujuan pemanfaatan ruangnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 40 Angka 3 mengamanatkan bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Lebih lanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 101 menyebutkan bahwa pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UKM (Usaha Kecil Menengah) dilakukan melalui Konfirmasi dan Persetujuan KKPR.16​​ Dalam hal ini Kepulauan kecil Sangihe memerlukan pula Izin dari Kementerian KKP yang datangnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang​​ (ATR). Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam pasal 26A ayat 1 disebutkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri KKP. Nantinya, KKP akan memberikan rekomendasi berupa izin melanjutkan proyek pertambangan (hijau) atau menolak proyek tersebut (merah).17

 

Koalisi Masyarakat Selamatkan Pulau Sangihe menilai pemberian izin usaha kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melanggar beberapa aturan yang seharusnya diterapkan.​​ 18Salah satu indikatornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belum mengetahui adanya perizinan usaha tambang oleh PT TMS. Kementerian​​ Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika KKP sudah memberi rekomendasi, diperlukan ​​ pula adanya perizinan dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang). Jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan terdapat di wilayah pulau kecil, perizinan dapat langsung ditangani oleh ATR. Oleh karena itu, disinilah IUP di Kepulauan Sangihe memerlukan izin usaha di Kementerian ESDM. Artinya, PT TMS mendapatkan izin dengan melanggar  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Pasal 26A (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang seharusnya dipenuhi​​ oleh PT TMS maupun Kementerian ESDM dalam penerbitannya. Masalah dalam proses perizinan PT TMS dapat menjadi indikasi korupsi di sektor perizinan.

 

Kontroversi ini merupakan dampak dari perubahan kebijakan yang memangkas kewenangan pemerintah daerah, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara alias UU Minerba.19​​ Perubahan kebijakan ini berimplikasi pada mudahnya surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal diterbitkan tanpa melalui administrasi dan tahap yang sesuai dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan ruang hidup, seperti yang​​ terjadi pada penambangan emas Kepulauan Sangihe oleh ​​ PT TMS.​​ 

 

Dampak Dari Penambangan Emas di Kepulauan Sangihe Terhadap Masyarakat

 

Sejatinya, penambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Mas Sangihe (PT TMS) ini memberikan dampak yang amat besar dan​​ tentunya dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar konsesi. Pertama, hilangnya ruang hidup untuk tempat tinggal. PT. Tambang Mas Sangihe sendiri dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya memiliki wilayah pertambangan seluas 42.000 hektar atau setara 420 km persegi. Luas wilayah tersebut apabila dihitung lebih dari separuh wilayah keseluruhan Kabupaten Sangihe, dengan total penduduk yang berada dalam wilayah konsesi sebanyak kurang lebih 58.000 jiwa yang tersebar di 80 desa yang berada di dalam 7 kecamatan.20​​ Apabila penambangan di wilayah tersebut tetap dilakukan, maka sudah pasti masyarakat disana akan tergusur dari tempat tinggal yang selama ini mereka tinggali.

 

Kedua, terancamnya sumber mata air yang menghidupi masyarakat Sangihe. Wilayah yang dijadikan sebagai konsesi tambang ini rupanya juga mengorbankan hutan lindung di sana, yakni Hutan Lindung Sahendamurang. Hutan lindung ini merupakan hulu dari tujuh sungai yang mengalirkan air bersih bagi tujuh sungai yang mengairi wilayah penduduk di Sangihe.21​​ Apabila hutan tersebut menjadi korban dari penambangan, maka sumber mata air tersebut pun terancam kelestariannya dan warga sekitar pun dapat kehilangan mata air bershi sebagai penghidupan utamanya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26A (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Izin Pertambangan haruslah memenuhi salah satu syarat yaitu memperhatikan aspek ekologi. Ekologi berarti meninjau aspek-aspek manakah yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau-pulau kecil, dalam hal ini Kabupaten Sangihe.​​ 

 

Ketiga, memperparah ancaman​​ bencana alam. Perlu diketahui bahwasanya Wilayah Sangihe ini merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam. Secara geografis, Wilayah Kepulauan Sangihe berada pada dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, dan dua lempeng kecil, yakni​​ lempeng Sangihe dan lempeng Laut Maluku, yang mana daerah tersebut rawan terjadi gempa bumi.22​​ Apabila penambangan tetap dilanjutkan, maka konsekuensinya ialah risiko dari ancaman terjadinya bencana alam semakin besar, yang mana tanah longsor menjadi bencana yang lebih mudah terjadi apabila penambangan tetap dilakukan. Padahal, tanpa adanya penambangan saja, wilayah Sangihe ini sudah sering mengalami bencana alam, baik tanah longsor, gempa bumi, tsunami, hingga angin puting beliung.​​ 

 

Keempat, hilangnya mata pencaharian. Menurut salah seorang warga setempat, penambangan yang dilakukan di hampir seluruh wilayah Sangihe ini dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian warga sekitar. Pasalnya, mata pencaharian dari warga Sangihe sendiri merupakan seorang petani dan nelayan. Wilayah Kepulauan Sangihe yang dijadikan konsesi tambang tentunya dapat mengorbankan lahan yang biasanya digunakan oleh warga sekitar untuk menanam beberapa komoditas unggulan seperti tomat, jahe, dan komoditas lainnya. Tak hanya itu, wilayah perairan di sekitar Kepulauan Sangihe yang menjadi tempat bagi para nelayan untuk mencari ikan pun dapat terancam, sehingga warga sekitar yang biasanya dapat menangkap ikan di wilayah tersebut menjadi kehilangan tempat untuk menangkap ikan.23​​ Jika hal ini terjadi, tentu akan berkontradiksi dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa Pemberian Izin Lokasi berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem​​ pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

 

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh PT TMS adalah memberikan kompensasi sebesar Rp5 ribu per meter untuk tanah mereka. Selanjutnya PT TMS akan melakukan reklamasi saat tambang dibuka, sesuai dengan program CSR (pemberdayaan masyarakat) dengan tujuan untuk membantu petani, mengembalikan perekonomian rakyat, dan membantu penduduk lokal. Menurut hasil wawancara dengan PT TMS, PT​​ TMS akan membantu perekonomian masyarakat setempat. Sekitar 70% dari pekerja akan diambil dari penduduk lokal dan uang akan dikembalikan kepada mereka.24

 

Sekitar lima atau​​ enam ribu orang yang akan di pekerjaan langsung sedangkan Yang tidak langsung, mungkin ada 30.000 orang. Dalam 10 tahun ke depan, PT TMS juga akan berinvestasi di resor dan pariwisata, terutama karena bupati akan menanyakan apa yang Anda inginkan dan apa yang kami butuhkan. Mereka membutuhkan, pariwisata25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki nilai strategis yang tinggi juga kekayaan​​ hasil galian yang melimpah. ​​ Hal inilah yang menjadikan Sangihe wilayah yang tepat bagi PT TMS untuk mendirikan usaha tambangnya. Akan tetapi, dalam prosesnya ditemukan banyak kecacatan hukum baik yang dilakukan PT TMS karena melanggar regulasi-regulasi yang ditetapkan maupun pemerintah yang terkesan melonggarkan sanksi bagi pelanggar IUP. Ditambah lagi, masifnya dampak dari adanya penambangan tersebut kelak akan merugikan banyak pihak. Mulai dari hilangnya ruang hidup hingga ancaman timbulnya bencana alam.​​ Perlu ditegaskan kembali bahwa Kabupaten Sangihe merupakan kepulauan ​​ kecil yang seharusnya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang ditetapkan.​​ 

 

​​ Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang mampu menghalau dan​​ meminimalisasi terjadinya pelanggaran IUP adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Pasalnya, dengan banyaknya regulasi yang masih tumpang tindih dan fakta bahwa telah dihapuskannya Pasal 165 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang penerbitan izin tambang (IUP, IPR, dan IUPK) jelas akan melemahkan andil pemerintah dalam menegakkan hukum dan menguatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Tak hanya itu, diperlukan juga adanya keselerasan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengeluarkan perizinan usaha tambang di Indonesia.​​ 

 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tercantum pula pada Pasal 26A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Maka, sudah sepatutnyalah pemerintah bersikap tegas dan memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk memberantas izin pertambangan ilegal. Mengadili pihak-pihak yang bermasalah dalam penerbitan IUP ilegal adalah keharusan bagi pihak-pihak berwajib tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tak terkecuali. Semua wajib menjalankan amanat konstitusi untuk memelihara dan menjaga ketertiban kehidupan bersama, terkhusus dalam hal ini Perizinan Tambang di Kepulauan kecil, Sangihe.26

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

UNDANG-UNDANG

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

 

JURNAL

Suriyani BB. Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Vol. 2, No.1, April 2019.

 

 

INTERNET

Adyatama, Egi. 2021. Tolak​​ Tambang Emas, Warga Sangihe Kaget Tanah Sudah Diberi Harga.​​ https://nasional.tempo.co/read/1472741/tolak-tambang-emas-warga-sangihe-kaget-tanah-sudah-diberi-harga/full&view=ok. 26 Juni 2021 (21.37)

 

Cahyani, Dewi Rina. 2021. KKP Belum Keluarkan Rekomendasi untuk PT Tambang Mas Sangihe.​​ https://bisnis.tempo.co/amp/1471840/kkp-belum-keluarkan-rekomendasi-untuk-pt-tambang-mas-sangihe. 26 Juni 2021 (17.15)

 

Jempauario. 2016. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Persoalannya.​​ https://yulianusajempau.wordpress.com/2016/01/07/izin-usaha-pertambangan-iup-dan-persoalannya/​​ 29 Juni 2021 (21.15)

 

Kennial, laia. 2021. Jatam: Perizinan PT TMS Melanggar Undang-Undang.​​ https://betahita.id/news/detail/6266/jatam-perizinan-pt-tms-melanggar-undang-undang.html?v=1623982302%20?%3E​​ . 26 Juni 2021 (16.37)

 

 

 

Lumbanrau, Raja Eben. 2021. “Rencana pertambangan emas Sangihe: Wawancara pemilik PT TMS, mulai dari burung endemik terancam punah, kerusakan lingkungan, hingga kematian Helmud Hontong.”​​ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57581782.amp​​ 16 Juli 2021 (11.03)

 

Rachmawati. 2021. Rencana Tambang Emas di Sangihe dan Benteng Terakhir Burung Niu yang Dianggap Punah Seabad Lalu.​​ https://regional.kompas.com/read/2021/06/10/060700778/rencana-tambang-emas-di-sangihe-dan-benteng-terakhir-burung-niu-yang?page=all. 27 Juni 2021 (11.15)

 

 

Rizal, Jawahir Gustav. 2021. Profil Kepulauan Sangihe, Daerah yang Akan Dijadikan Tambang Emas.​​ https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/12/132000965/profil-kepulauan-sangihe-daerah-yang-akan-dijadikan-tambang-emas?page=all#page2. 26 Juni 2021 (16.54)

 

Syahni, Della. 2021. Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas.​​ https://www.mongabay.co.id/2021/05/28/ketika-pulau-sangihe-terancam-tambang-emas/. 27 Juni 2021 (12.35)

 

Umah, Anisatul. 2021. Ini Alasan Warga Tolak Tambang Emas di Sangihe.​​ https://www.cnbcindonesia.com/news/20210625190039-4-256081/ini-alasan-warga-tolak-tambang-emas-di-sangihe. 27 Juni 2021 (11.32)

 

Yurika. 2021. Izin Usaha Tambang Mas Sangihe Dampak Pemangkasan Kewenangan Pemerintah Daerah.​​ https://www.dunia-energi.com/izin-usaha-tambang-mas-sangihe-dampak-pemangkasan-kewenangan-pemerintah-daerah/. 29 Juni 2021 (22.48)

1

​​ Jawahir Gustav Rizal. 2021. Profil Kepulauan Sangihe, Daerah yang Akan Dijadikan Tambang Emas.​​ https://amp.kompas.com/tren/read/2021/06/12/132000965/profil-kepulauan-sangihe-daerah-yang-akan-dijadikan-tambang-emas​​ diakses pada 25 Juni pukul 17.15 WIB

2

​​ Kementerian ESDM. 2021. Profil Perusahaan PT.​​ Tambang Mas Sangihe.​​ https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/7410?jp=2​​ diakses pada 25 Juni 2021 pukul 17.10 WIB

3

Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

4

​​ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5

​​ Lihat Pasal 1 angka 7​​ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

6

​​ Lihat Pasal 6 Peraturan​​ Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

7

​​ ​​ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

8

 ​​​​ Lihat​​ Pasal 66 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

9

​​ Suriyani BB. Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Vol. 2, No.1, April 2019.

10

​​ Jempauario. 2016. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Persoalannya​​ https://yulianusajempau.wordpress.com/2016/01/07/izin-usaha-pertambangan-iup-dan-persoalannya/​​ diakses pada 29 Juni 2021 pukul 21.15 WIB

11

​​ Januar Rizki, Mochammad. 2020. Risiko Hilangnya Sejumlah Kewenangan Daerah dalam UU Minerba.​​ https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/​​ diakses pada 29 Juni pukul 21.00 WIB

12

​​ Kennial, laia. 2021. Jatam: Perizinan PT TMS Melanggar Undang-Undang.​​ https://betahita.id/news/detail/6266/jatam-perizinan-pt-tms-melanggar-undang-undang.html?v=1623982302%20?%3E ​​​​ diakses pada 26 Juni 2021 pukul 16.37 WIB

13

Kennial, laia. 2021. Jatam: Perizinan PT TMS Melanggar Undang-Undang.​​ https://betahita.id/news/detail/6266/jatam-perizinan-pt-tms-melanggar-undang-undang.html?v=1623982302%20?%3E​​ diakses pada 26 Juni 2021 pukul 16.37 WIB

14

Ibid.

15

​​ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2011. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan.​​ https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan​​ diakses pada 15 Juni 2021 pukul 15.50 WIB​​ 

16

​​ Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional. 2021. Izin Tambang Tidak Sesuai RTR, Kegiatan Usaha Berpotensi Terhenti.​​ https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4066​​ diakses pada 15 Juni 2021 pukul 14.45 WIB​​ 

17

​​ Verda Nano Setiawan. 2021. Penambangan Emas di Kepulauan Sangihe Perlu Izin dari Kementerian KKP.​​ https://katadata.co.id/yuliawati/berita/60c34d0255126/penambangan-emas-di-kepulauan-sangihe-perlu-izin-dari-kementerian-kkp​​ diakses pada 14 Juli 2021 pukul 23.10 WIB

18

Tanjung, Erick. 2021. Pelanggaran di Balik Izin Usaha Tambang Mas Sangihe.​​ https://amp.suara.com/news/2021/06/15/205213/pelanggaran-di-balik-izin-usaha-tambang-mas-sangihe​​ diakses pada 29 juni 2021 pukul 21.20 ​​ WIB

19

​​ Yurika. 2021. Izin Usaha Tambang Mas Sangihe Dampak Pemangkasan Kewenangan Pemerintah Daerah.​​ https://www.dunia-energi.com/izin-usaha-tambang-mas-sangihe-dampak-pemangkasan-kewenangan-pemerintah-daerah/​​ diakses pada 29 Juni pukul 22.48 WIB

20

​​ Egi Adyatama. 2021. Tolak Tambang Emas, Warga Sangihe Kaget Tanah Sudah Diberi Harga.​​ https://nasional.tempo.co/read/1472741/tolak-tambang-emas-warga-sangihe-kaget-tanah-sudah-diberi-harga/full&view=ok​​ diakses pada 26 Juni 2021 pukul 21.37 WIB

21

​​ Ibid

22

​​ Rachmawati. 2021. Rencana Tambang Emas di Sangihe dan Benteng Terakhir Burung Niu yang Dianggap Punah Seabad Lalu.​​ https://regional.kompas.com/read/2021/06/10/060700778/rencana-tambang-emas-di-sangihe-dan-benteng-terakhir-burung-niu-yang?page=all​​ diakses pada 27 Juni 2021 pukul 11.15 WIB

23

​​ Della Syahni.2021. Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas.​​ https://www.mongabay.co.id/2021/05/28/ketika-pulau-sangihe-terancam-tambang-emas/​​ diakses pada 27 Juni 2021 pukul 12.35 WIB

24

​​ Lumbanrau, Raja Eben. 2021. “Rencana pertambangan emas Sangihe: Wawancara pemilik PT TMS, mulai dari burung endemik terancam punah, kerusakan lingkungan, hingga kematian Helmud Hontong.”​​ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57581782.amp. 16 Juli 2021 Pukul 11.03

25

​​ Ibid

 

26

​​ Jempauario. 2016. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Persoalannya​​ https://yulianusajempau.wordpress.com/2016/01/07/izin-usaha-pertambangan-iup-dan-persoalannya/​​ diakses pada 29 Juni 2021 pukul 21.15 WIB