ALSA LC UNDIP

SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PAEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Almira Janissa N, Emeralda Auliaratri, Putri Salma Amanda

 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup​​ manusia terlebih bagi kelangsungan sebuah bangsa dan Negara.​​ Dengan​​ peran​​ anak​​ yang​​ penting​​ ini,​​ hak​​ anak​​ secara tegas dinyatakan dalam​​ Konstitusi, yaitu dalam Pasal 28 B UUD NRI 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini, kekerasan​​ seksual​​ terhadap anak​​ masih marak terjadi.​​ Berdasarkan data, komisioner​​ Komisi Perlindungan Anak Indonesia​​ (KPAI), Jasra Putra, mengungkapkan​​ bahwa​​ pada tahun 2015​​ pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual​​ terhadap​​ anak. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, serta pada tahun 2017, tercatat terdapat 116 kasus yang terjadi.1

Kasus​​ kekerasan seksual pada​​ anak​​ pada dasarnya​​ memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap​​ tumbuh kembang​​ anak, baik secara langsung​​ maupun​​ jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi lebih dari​​ itu,​​ tindak​​ anarkistik​​ ini​​ akan​​ memberikan​​ efek​​ buruk​​ pada​​ perkembangan​​ emosional,​​ sosial,​​ dan​​ psikologi​​ korban​​ kekerasan.​​ Salah​​ satu​​ upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka​​ memberikan​​ perlindungan​​ terhadap​​ anak​​ serta untuk​​ mengantisipasi​​ bertambahnya​​ kekerasan​​ seksual​​ terhadap​​ anak,​​ pemerintah​​ mengeluarkan Perppu​​ Nomor​​ 1 Tahun 2016 tentang​​ Perubahan​​ Kedua atas​​ Undang​​ Undang​​ Nomor​​ 23​​ Tahun​​ 2002​​ tentang​​ Perlindungan​​ Anak.

Perppu​​ Nomor​​ 1​​ ini​​ kemudian​​ disahkan​​ menjadi Undang​​ Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang​​ Penetapan Perppu​​ Nomor​​ 1​​ Tahun​​ 2016.​​ Dalam​​ Perppu​​ tersebut​​ diatur mengenai pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan sesual terhadap anak-anak.​​ Dalam Perppu​​ tersebut​​ diatur mengenai​​ adanya​​ pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud​​ adalah,​​ bahwa pelaku​​ yang​​ melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman​​ tindakan berupa​​ pelaksanaan​​ kebiri kimia​​ disertai dengan​​ rehabilitasi.​​ 

Wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap​​ anak melalui​​ kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke khalayak publik​​ oleh KPAI dan didukung oleh Menteri sosial pada Mei 2015. Saat itu ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual terhadap anak diharapkan terputus.2

Suntik antiandrogen sendiri adalah salah satu bentuk​​ kebiri secara kimia. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia, berupa antiandrogen, ke dalam tubuh​​ melalui suntikan atau pil yang diminum. Fungsi antiandrogen adalah untuk melemahkan hormone testosterone, sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan mau pun meminum pil yang mengandung antiandrogen tersebut dapat berkurang dan bahkan hilang sama sekali.

Dikeluarkannya​​ sanksi atau hukuman kebiri di tengah kehidupan masyarakat telah menimbulkan berbagai pro dan kontra. Tidak sedikit pihak yang mendukung dan tidak sedikit pula pihak yang secara terang-terangan menolak pengimplementasian sanksi kebiri tersebut. Organisasi-organisasi HAM adalah yang paling​​ lantang​​ menyuarakan penolakannya.​​ Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandarkan​​ pada beberapa alasan yang diantaranya adalah;​​ pertama,​​ sanksi​​ kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.​​ 

Kedua,​​ sanksi​​ kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di​​ dalam​​ berbagai konevensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional​​ Indonesia,​​ diantaranya​​ adalah​​ Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC). Penghukuman badan​​ dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan​​ yang​​ merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan​​ ketiga,​​ segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.3

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)​​ juga telah menyatakan​​ keprihatin dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak.​​ Menurut mereka,​​ penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakkan hukum utamanya penegakkan hukum pidana.​​ Organisasi-organisasi​​ tersebut setuju bahwa harus ada sistem yang sinergis dan holistik baik​​ secara​​ preventif maupun penanggulangan yang efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan kekerasan seksual​​ terhadap​​ anak.4

Berbeda dengan organisasi-organisasi HAM yang menolak sanksi kebiri,​​ KPAI menjustifikasi kemungkinan dilakukannya kebiri kimia karena berbagai alasan, diantaranya adalah;​​ pertama, tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan, dimana hal ini dapat dikarenakan adanya “kelainan” pada orang tersebut.​​ Kedua, norma yang ada pada masyarakat belum dapat memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tidak merasa takut akan penjara atau pun tidak ada rasa iba pada korban. Korban kejahatan seksual, dapat menimbulkan “mata rantai dan anak pinak”. Hal ini pun menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari. Ketiga, Tafsir​​ Hak Asasi Manusia (HAM)​​ seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban. Dan yang terakhir, beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri, dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya.5

Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual​​ pada​​ anak telah menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Namun hal yang perlu di garis bawahi adalah, bahwa yang memerlukan penaganan atas terjadinya kasus kejahatan seksual pada anak bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga korban.​​ 

Pemerintah perlu melakukan penanganan terhadap korban secara serius.​​ Penanganan​​ ini dilakukan​​ dengan tujuan​​ untuk menghilangkan atau mengurangi beban dan berbagai akibat negatif yang dialami oleh korban, termasuk dan tidak terbatas pada upaya pencegahan terjadinya pengulangan kejahatan seksual​​ oleh korban di masa yang akan datang. Diperlukannya peraturan yang memberikan peraturan​​ tambahan dalam bentuk pemulihan dan rehabilitasi kepada korban baik secara fisik mau pun emosional.​​ 

Dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total, mekanisme ini harus diciptakan dalam peraturan tersebut. Restitusi dan kompensasi​​ memiliki akar pemidanaan yang kuat karena arah pemidanaan Indonesia kedepannya adalah pada pemulihan hak-hak pada korban (victim oriented) yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku dalam bentuk restitusi ini dimasukkan ke dalam peraturan tersebut sebagai bagian dari hukuman tambahan.​​ Namun, negara pun harus turut bertanggung jawab kepada korban karena telah gagal dakam melindungi hak korban, khususnya anak, dari praktek kekerasan seksual6.​​ 

Negara juga perlu memberikan kompensasi kepada korban.​​ Bentuk kongkrit dari kompensasi yang dimaksud adalah dengan memberikan layanan medis, layanan psikologis hingga ganti kerugian pada korban yang bertujuan untuk memulihkan hak-haknya yang​​ hilang.

 

 

1

​​ http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-​​ temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak​​ terakhir diakses pada tanggal 29 Agustus 2019

4

​​ Ibid.

5

​​ Ibid.​​ 

6

​​ Ibid.