Polemik Kewenangan Dewan Kehormatan Organsiasi Advokat dalam memeriksa Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam melaksanakan tugas profesi yang mengandung Unsur Pidana Obstruction Of Justice (Merintangi Penyidikan Tindak Pidana)

Polemik Kewenangan Dewan Kehormatan Organsiasi Advokat dalam memeriksa Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam melaksanakan tugas profesi yang mengandung Unsur Pidana Obstruction Of Justice (Merintangi Penyidikan Tindak Pidana)
March 21, 2018
Implementasi ketentuan hukum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
April 7, 2018

Oleh: Damar Noviansyah

Baru-baru terdapat polemik mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini terjadi dikarenakan Penetapan Tersangka terhadap Penasihat Hukum dari Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bernama Friedrich Yunadi diduga melakukan tindak pidana menghalang-halangi atau merintangi penyidikan (obstruction of justice). Hal merintangi penyidikan sangatlah luas, sehingga sulit untuk menentukan apakah Advokat dalam hal ini melakukan Tindak Pidana Merintangi Penyidikan (obstruction of Justice) atau melakukan pembelaan terhadap klien diluar pengadilan yang dalam hal ini dalam penyidikan dengan itikad baik. “Karena advokat itu by nature dilahirkan untuk menghalangi penyidikan,” kata Otto Hasibuan di Kantor Peradi, Kamis, 18 Januari 2018.[1] Hal itu dimaksudkan agar penyidik tidak sewenang-wenang terhadap klienya.

Sedangkan apabila Advokat ternyata terbukti Melakukan pembelaan terhadap klien diluar pengadilan yang dalam hal ini penyidikan dengan itikad baik, maka Advokat tidak dapatlah dipidana. Karena berdasarkan Pasal 16 UU Advokat[2] dijelaskan yang kemudian lingkupnya diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUU-XI/2013 dimana dalam hal ini advokat tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata didalam dan diluar pengadilan,

 Lalu, banyak Advokat berpendapat untuk kasus ini, seharusnya Fredrich Yunadi diperiksa terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Organisasi Advokat apabila ada pelanggaran pada saat menjalankan profesinya. Namun, dalam hal ini sangatlah disayangkan Fredrich Yunadi ditetapkan tersangka terlebih dahulu oleh KPK tanpa adanya pemeriksaan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Hal ini yang menjadi perdebatan dari beberapa pihak. Terlihat bahwa adanya anggapan KPK tidak memberi ruang untuk Dewan Kehormatan PERADI untuk memeriksa terlebih dahulu.

Advokat berdasarkan UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Seorang sarjana agar ia dapat menjadi Advokat tentu memerlukan persyaratan tertentu. Salah satunya yaitu dalam hal pengangkatan sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat adalah

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”  

Organisasi Advokat yang dimaksud adalah organisasi yang didirikan berdasarkan UU Advokat. Organisasi Advokat, mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah Pengawasan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Advokat dijelaskan bahwa Pengawasan sehari-hari terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pengawasan ini bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan pelanggaran kode etik ada juga yang dikenal dengan Dewan Kehormatan Organsiasi Advokat.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU Advokat, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (7) UU Advokat

“Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.“

Apabila kita cermati penetapan tersangka menurut KUHAP, cukuplah ada 2 alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat hanyalah menentukan apakah ia melakukan pelanggaran Kode Etik atau tidak, apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dapat memberikan sanksi terhadap Advokat itu sendiri dan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, dan apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik menurut Dewan Kehormatan Organisasi Advokat proses Penyidikan pun tetap dapat berjalan, karena penyidik mempunyai dasar penetapan tersangka yaitu 2 alat bukti.

Jadi, dalam hal ini sah-sah saja apabila penetapan tersangka dilakukan terlebih dahulu daripada pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

[1] Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1052068/advokat-fredrich-yunadi-jadi-tersangka-pbhi-harus-jadi-pelajaran, pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 16.56

[2] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [UU ADVOKAT].

LDD
LDD

Comments are closed.