Implementasi ketentuan hukum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Polemik Kewenangan Dewan Kehormatan Organsiasi Advokat dalam memeriksa Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam melaksanakan tugas profesi yang mengandung Unsur Pidana Obstruction Of Justice (Merintangi Penyidikan Tindak Pidana)
March 27, 2018
Implementasi Putusan Kasasi Swastanisasi Air
September 3, 2018

Oleh: Emir Gifari

Istilah pencucian uang (money laundering) muncul pertama kali pada sekitar tahun 1930-an ketika mafia Amerika mengakuisisi usaha pencuaian pakaian otomatis (laundromats) setelah mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan illegal seperti seperti pemerasan, prostitusi, narkoba, dan perdagangan minuman keras .
System hukum Anglo-saxon mengutamakan “the rule of law”, the rule of law harus ditaati, bahkan juga bila tidak adil. Sikap ini serasi dengan ajaran aliran-aliran filsafat empiris. Menurut filsafat itu hukum, entah tertulis entah tidak tertulis, adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu bangsa selama sejarahnya, dan yang telah bermuara pada suatu perundang-undangan tertentu dan suatu praktek pengadilan tertentu
Dalam konsep Durkheim, hukum sebagai moral social pada hakekatnya adalah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Hukum adalah cerminan solidaritas. Tak ada masyarakat manapun yang dapat tegak dan eksis secara berterusan tanpa adanya solidaritas itu. Sebagai tiang utama integrasi, solidaritas social bergerak dan berubah seirama dengan perkembangan social dalam masyarakat.
Di dalam teori-teori ilmu hukum, ada salah satu teori yang mencakup hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu :
1. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan disebut UU Money Laundering) pada pasar 69 berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.
Secara filosofis pembuatan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang berupaya untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu tempat bagi para pelaku kejahatan dunia yang menghasilkan harta kekayaan.
Tonggak sejarah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia mendapat tempat setelah diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap Undang-Undang ini kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Namun setelah hampir melewati satu dasawarsa pemerintah kembali melakukan pembaharuan dibidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan mengeluarkan UU Money Laundering
Pengaturan mengenai penyidikan sebagaimana Pasal 69 tersebut akan sangat mempengaruhi tatanan kehidupan yang telah ada. Karena ada pertentangan antara satu sama lain dalam ketentuan UU Money Laundering itu sendiri. Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa untuk memulai penyidikan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak harus menunggu tindak pidana asalnya terbukti terlebih dahulu.
Dengan demikian apa yang dimaksud oleh Pasal 69 tersebut bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Money Laundering yang menyebutkan “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana”.
Jika kita menilik dari apa yang dimaksud oleh bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut jelas dan tidak diragukan lagi, suatu harta kekayaan itu baru dapat dikatakan sebagai sebuah hasil tindak pidana. Lembaga yang paling berwenang menyatakan sebuah perbuatan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah lembaga peradilan.
Pengaturan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal ini adalah suatu pengaturan yang keliru dalam hal tujuannya adalah penegakan hukum, bagaimana mungkin seseorang yang belum tetntu bersalah melakukan tindak pidana dalam memperoleh harta kekayaannya.
Dalam tulisan ini penulis ingin merekomendasikan untuk perubahan terhadap undang-undang, khususnya agar Pasal 69 UU Money Laundering ini harus diubah atau dihilangkan sama sekali, agar tujuan dari penciptaan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tercapai dan memberikan dampak terhadap perubahan social kemasyarakatan.

LDD
LDD

Comments are closed.