Implementasi Putusan Kasasi Swastanisasi Air

Implementasi ketentuan hukum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
April 7, 2018
CONTRACT LAW
September 3, 2018

Oleh: Nanami Satyanegara

Air merupakan salah satu kebutuhan primair manusia yang dibutuhkan setiap harinya. Untuk pemenuhan kebutuhan air, pendistribusiannya dilakukan oleh pengelola air. Di Jakarta, pengelola air diurus oleh Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA). Kemudian, terjadi swastanisasi pengelolaan air, dari pihak PAM JAYA diserahkan kepada pihak swasta, yaitu PT Aethra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal ini diwujudkan dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997, yang diperbaharui kembali tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku hingga sekarang.
Pada tahun 2013, pengelola air pihak swasta mendapat gugatan dari 12 orang pemohon, yang merupakan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), karena dianggap lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Hal yang menjadi alasan KMMSAJ mengajukan gugatan sampai putusan kasasi, karena implementasi terhadap kebijakan swastanisasi air dianggap gagal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air. Terlebih sejak pengelolaan air oleh swasta, hanya 62% wilayah Jakarta yang mendapatkan pelayanan air. Kemudian, pengelolaan air bersih dan air minum warga Jakarta tidak meningkat, baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
Hak atas air dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hak setiap Warga Negara Indonesia yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi ; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari – hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif”.
Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang bahwa seharusnya air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya, sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia sehari–harinya. Dengan adanya swastanisasi air menyebabkan kebutuhan pokok masyarakat bukan menjadi prioritas utama untuk dipenuhi, namun keuntungan pihak swasta yang diutamakan. Tarif air di Jakarta mencapai Rp 7000 per meter kubik, sedangkan tarif di daerah lain tidak mencapai Rp 5000 per meter kubik. Tarif yang terbilang mahal tersebut tidak diiringi pula dengan kualitas air yang bersih.
Dengan adanya pasal diatas, seharusnya menjadi suatu landasan bahwa pemerintah tidak boleh untuk mengambi keuntungan yang ada dalam pengelolaan air, karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pengelolaan air prinsipnya adalah res communis atau menjadi milik publik.
Dengan tarif air yang cukup tinggi, menyebabkan masyarakat, terlebih golongan ekonomi rendah, tidak mampu membayar penggunaan airnya. Terlebih jika tidak mampu dibayar, maka pendistribusian air bersih akan dihentikan ke tempatnya.
Putusan Kasasi menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta, hal ini terwujud dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama, dan swastanisasi dianggap merugikan Pemda DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta . Maka dari itu perjanjian atas swastanisasi air dihentikan, dan pengelolaan air diserahkan kembali kepada PAM Jaya. Dengan pengelolaan air yang dikembalikan kepada PAM Jaya, diharapkan tarif penggunaan air dapat berkurang dibandingkan jika yang mengelola adalah pihak swasta.

LDD
LDD

Comments are closed.