HAK ANGKET TERHADAP KPK DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL

Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Kemerdekaan Di Indonesia
November 17, 2017
THE IMPACT OF BITCOIN IN INDONESIA
November 23, 2017

Oleh : Husin

                Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga tinggi Negara yang termasuk kedalam kekuasaan legislatif (triaspolitica) dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di atur dalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah. Dalam menjalankan fungsinya DPR diberikan hak istimewa sesuai dengan amanat pasal 20A ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 79 ayat 1 huruf b Undnag – Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah yaitu hak angket. Salah satu hak angket yang baru saja digulirkan DPR ialah hak angket terhadap Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK),keputusan DPR tersebut bermula ketika DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap MiryamS. Haryani, terkait kasus korupsi e-KTP. Keputusan DPR terkait hak angket ini pun menuai banyak kritik dari masyarakat yang menganggap hak angket tersebut merupakan upaya pelemahan terhadap KPK dan ada juga yang berpendapat bahwa KPK bukan merupakan lembaga yang dapat kenakan hak angket. Namun,bagaimanakah hak angket menurut Undang – Undang dan apakah hak angket dapat diberikan kepada KPK?

Berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang – Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah yang di maksud dengan hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan / atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negara Independen.  Lembaga Negara Independen adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai triaspolitica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain state auxiliary institutions atau state auxiliary organs yang berarti institusi atau organ Negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga Negara sampiran, lembaga negara bantu, ataupun komisi negara[1].

Bila dicermati hak angket yang diusulkan oleh DPR kepada KPK tersebut memang terdapat beberapa kekeliruan mulai dari dibentuknya pansus hak angket yang seharusnya dihadiri oleh setengah anggota DPR dan disetujui oleh lebih dari anggota DPR yang hadir sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib hingga subjek dari hak angket itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 79 ayat (3) undang-undang nomor 17 tahun 2014 menyatakan bahwa”Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak termaksud lembaga pemerintahan yang dimaksud dalam pasal tersebut. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan dalam pasal 3 bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam kasus ini KPK menolak keras usulan hak angket dari DPR , KPK menilai bahwa hak angket ini sarat akan kepentingan. Jika kita lihat dari prespektif hukum nasional dalam kasus ini KPK memang memiliki kewenangan untuk menolak membuka rekaman pemeriksaan itu seperti yang tertuang dalam pasal 17 Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak pada penegak hukum untuk tidak membuka akses kepada pemohon informasi apabila dinilai informasi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bawa KPK bukan merupakan subjek dari hak angket DPR karena subjek hak angket hanya terbatas pada pelaksanaan suatu undang-undangdan /atau kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Sedangkan KPK merupakan komisi Negara independen.Hak angket juga dapat disetujui oleh DPR dalam keadaan seperti tertuang dalam undang-undang dalam hal ini kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan  peraturan perundang undangan. Dapat disimpulkan bahwa hak angket ditujukan untuk mengintervensi kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara Negara bukanlah penegak Hukum seperti KPK.Sehingga tidak tepat dalam kasus ini DPR menggunakan hak angketnya untuk mengintervensi KPK karena kasus tersebut bukanlah bentuk dari kebijakan melaikan sebuah proses penegakan hukum.

 

 

 

 

[1]JimlyAsshiddiqie, 2006. PerkembangandanKonsolidasiLembaga Negara PascaReformasi, Jakarta: KonstitusiPers

 

LDD
LDD

Leave a Reply