Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Kemerdekaan Di Indonesia

PENJAMINAN INFRASTUKTUR OLEH PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
November 17, 2017
HAK ANGKET TERHADAP KPK DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL
November 17, 2017

Oleh: Afrhezan Irvansyah

Hukum pidana di Indonesia diatur dalam suatu kodifikasi yang memuat tentang aturan-aturan mengenai hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht yang merupakan peninggalan bangsa Belanda. Selain dalam KUHP hukum pidana di Indonesia juga diatur didalam beberapa undang-undang diluar KUHP yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan hukum pidana yang belum diatur secara lebih terperinci atau bahkan yang belum diatur sama sekali dalam KUHP, seperti contohnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, undang-undang diluar KUHP tersebut tetap beracuan pada ketentuan-ketetuan yang terdapat dalam KUHP terutama dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, hal tersebut diatur dalam pasal 103 KUHP atau yang lebih dikenal sebagai pasal jembatan.[1] Dalam pasal 10 KUHP diatur mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang meliputi:

  1. Pidana Pokok :
  • Pidana Mati
  • Pidana Penjara
  • Pidana Kurungan
  • Pidana Denda
  1. Pidana Tambahan :
    • Pencabutan Hak-hak Tertentu
    • Perampasan Barang-barang Tertentu
    • Pengumuman Putusan Hakim

Jenis-jenis sanksi pidana tersebut merupakan sanksi pidana yang akan diberikan terhadap semua tindak pidana baik yang diatur didalam KUHP maupun diluar KUHP. Dari semua jenis sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, pidana kemerdekaan atau pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam berbagai undang-undang sebagai sanksi yang dikenakan terhadap tindak pidana di Indonesia dan bahkan di dunia, hal tersebut didasari atas beberapa alasan diantaranya

  1. Bahwa secara tradisional sanksi pidana penjara atau pidana kemerdekaan memiliki penerapan yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya seperti pidana mati atau bahkan pidana denda.
  2. Dikarenakan penerapannya yang lebih sederhana tersebut pidana penjara atau pidana kemerdekaan relatif memakan biaya yang lebih sedikit.
  3. Meskipun dalam praktiknya pidana penjara memilik dampak yang cukup luas namun apabila dengan pidana mati, pidana penjara atau pidana kemerdekaan memiliki dampak yang cenderung lebih ringan baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarga terdakwa.
  4. Jika dilihat lebih luas, hampir setiap negara di dunia memiliki Lembaga Pemasyarakatan.

Namun disamping segala alasan yang menjadikan pidana penjara atau pidana kemerdekaan ini menjadi pidana yang paling sering digunakan dalam pemberian sanksi pidana atau bahkan dapat dikatakan sebagai sanksi pidana yang paling difavoritkan baik di Indonesia maupun di dunia, seiring dengan perkembangan zaman pidana tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari hukum pidana modern yang bersifat restorative (pembinaan) dan bukan lagi retribituf (pembalasan) dikarenakan pidana penjara menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi orang-orang yang dikenakannya dimana hal tersebut bertentangan dengan sifat pembinaan dalam hukum pidana modern.[2] Adapun dampak negatif tersebut diantaranya:

  1. Meskipun jika dibandingkan dengan pidana mati, pidana penjara memiliki dampak yang terbilang lebih ringan akan tetapi sanksi pidana ini tetap yang cukup luas.
  2. Terdakwa terisolasi dari keluarganya dan juga dari lingkungannya sehari-hari.
  3. Terdakwa mendapatkan pengetahuan tentang berbagai macam tindak pidana lainnya dari sesama teman narapidananya di lembaga pemasyarakatan.
  4. Tidak semua lembaga pemasyarakatan memiliki pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidananya.
  5. Menciptakan stigma yang buruk terhadap seseorang yang pernah dikenakan sanksi pidana ini, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi psikologis mantap napi maupun keluarga mantan napi.

Disamping dampak-dampak yang telah disebutkan diatas, jika kita sadari semakin hari tindak kejahatan (tindak pidana) di Indonesia kian meningkat dan hampir semua sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan tersebut adalah pidana penjara yang pada pada akhirnya terjadilah kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan yang tersedia. Kelebihan kapasitas tersebutlah yang menyebabkan timbulnya dampak-dampak negatif yang telah terlebih dahulu disebutkan diatas. Oleh karena itu pengunaan sarana pidana kemerdekaan harus diminimalisir atau dihindari sebisa mungkin dan digunakan sanksi-sanksi pidana lainnya yang memiliki dampak yang lebih bermanfaat bagi orang yang dikenakan sanksi tersebut maupun terhadap masyarakat luas serta sesuai dengan tujuan hukum pidana modern (restorative juctice system).

Dalam kongres PBB ke-2 mengenai (The prevention of crime and the treatment offenders) pada tahun 1960 merekomendasikan agar pengurangan secara berangsur pidana penjara jangka pendek dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti pidana alternatif (pidana kerja sosial). Di Indonesia sendiri dalam usahanya melakukan pembaharuan hukum pidana telah diatur mengenai alternatif sanksi pidana kemerdekaan atau pidana penjara yaitu pada Pasal 88 RUU KUHP yang membahas mengenai pidana kerja sosial. Masuknya pidana kerja sosial ini diharap dapat memberikan warna baru dalam pemidanaan di Indonesia. Pidana kerja sosial adalah bentuk dari sebuah kritik atas pidana penjara jangka pendek yang tidak efektif dimana pidana kerja sosial hanya dikenankan terhadap tindak pidana ringan dengan acaman pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial tersebut dirasa dapat meminimalisir penggunan pidana penjara sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Barda Nawawi dalam pendapatnya beliau mengkritik mengenai pidana penjara dari sudut strafmaat yaitu melihat dari lamanya pidana penjara, dimana pidana kerja sosial dapat mengurangi penggunaan pidana pernjara jangka pendek (pidana ringan).

Akan tetapi muncul pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan dari pidana kerja sosial tersebut di Indonesia. Seperti, Apakah di Indonesia tersedia cukup lapangan pekerjaan untuk mewadahi para napi yang dikenakan pidana kerja sosial tersebut? Karena lain halnya dengan negara-negara maju yang telah menerapkan pidana kerja sosial seperti di Amerika Serikat dan Denmark, Indonesia merupakan negara berkembang dan juga memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 didunia yaitu sebanyak 323.995.528 jiwa, dimana hal tersebut tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga menyebabkan tingginya angka penggangguran di Indonesia. Dari situ dapat kita ketahui bagaimana tingginya tingkat persaingan yang terjadi di Indonesia untuk mendapat suatu pekerjaan. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pidana kerja sosial yang kembali membutuhkan lapangan pekerjaan dimana apabila hal tersebut dipaksakan dengan mengkhususkan suatu lapangan pekerjaan sebagai wadah bagi pidana kerja sosial maka dampak yang akan terjadi adalah semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dikarenakan kesempatan kerja yang seharusnya bisa mereka dapatkan menjadi tertutup dengan adanya pidana kerja sosial tersebut. Hal-hal seperti merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan di Indonesia.

Oleh karena pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana kemerdekaan itu dirasa perlu dipertimbangkan dan dikaji secara lebih luas dan mendalam apabila hendak diterapkan di Indonesia, agar pada akhirnya dapat menjawab semua pertanyaan yang pada intinya mempertanyakan, Apakah pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan merupakan langkah yang efektif untuk diterapkan di Indonesia?

[1] Mys, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda, pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 19.37

[2] Muhammad Fajar Septiano, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/737, pada tanggal 08 Juli 2017 pada pukul 20.23

LDD
LDD

Leave a Reply